Pemerintah Pusat Diminta Adil Terhadap Daerah

Rabu, 24 Desember 2014 - 18:06 WIB
Pemerintah Pusat Diminta...
Pemerintah Pusat Diminta Adil Terhadap Daerah
A A A
JAKARTA - Pemerintah pusat diminta menerapkan prinsip keadilan terhadap daerah terkait kontribusi tempat pariwisata. Padahal, daerah melalui pariwisatanya ikut memberikan sumbangan besar bagi negara ini.

Misalnya, tempat pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar). Daerah Kabupaten Kalimantan Timur (Kaltim) itu ikut menyumbang triliunan rupiah kepada negara.

Namun, disayangkan penerimaan kembali yang diterima untuk daerah setempat hanya Rp5,6 triliun. "Sedangkan daerah kami sangat luas. Jalan masih banyak dalam perbaikan, masih ada 600 Km jalan yang rusak parah," ujar Bupati Kukar, Rita Widyasari, dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Dia mengingatkan, jika pemerintah pusat mengabaikan hal ini bisa berdampak negatif. Apalagi sudah ada di daerahnya yang ingin bergabung ke Malaysia akibat besarnya disparitas dengan negara tetangga tersebut.

"Tapi di atas segalanya adalah keadilan. Ketahanan nasional adalah harga mati, tapi kita harus berpikir logistik," cetusnya.
(kur)
Berita Terkait
Jadi Momok Wisatawan,...
Jadi Momok Wisatawan, Aturan Karantina Pariwisata Dihapus?
World Tourism Day 2020...
World Tourism Day 2020 Jadi Momentum Pengembangan Pariwisata di Pedesaan
Dongkrak Pariwisata,...
Dongkrak Pariwisata, Jabar Kembangkan 76 Objek Wisata Baru Berbasis Alam
Kehadiran Wahana Terbesar...
Kehadiran Wahana Terbesar Bakal Bangkitkan Pariwisata Bali
Dorong Pariwisata Indonesia...
Dorong Pariwisata Indonesia Makin Mendunia Lewat Konten YouTube
Industri Pariwisata...
Industri Pariwisata Bali Siap Jalani New Normal Pariwisata
Berita Terkini
APH Didorong Usut Tuntas...
APH Didorong Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus
Sekjen PKS: Pemilih...
Sekjen PKS: Pemilih Muda Jadi Kunci, Kader Harus Siap Menangkan Pemilu 2029
Viral Dua WNI Diduga...
Viral Dua WNI Diduga Disekap di Myanmar, Polri Lakukan Koordinasi
DPR Minta KPK Transparan...
DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Dugaan Gratifikasi Menhut
Pengamat Respons Pernyataan...
Pengamat Respons Pernyataan Hotman Paris: Penetapan Tersangka Tak Perlu Izin ke Presiden
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah...
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah Perkuat Literasi Data dan Keuangan untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved