Pemerintah Pusat Diminta Adil Terhadap Daerah
Pemerintah Pusat Diminta Adil Terhadap Daerah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat diminta menerapkan prinsip keadilan terhadap daerah terkait kontribusi tempat pariwisata. Padahal, daerah melalui pariwisatanya ikut memberikan sumbangan besar bagi negara ini.
Misalnya, tempat pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar). Daerah Kabupaten Kalimantan Timur (Kaltim) itu ikut menyumbang triliunan rupiah kepada negara.
Namun, disayangkan penerimaan kembali yang diterima untuk daerah setempat hanya Rp5,6 triliun. "Sedangkan daerah kami sangat luas. Jalan masih banyak dalam perbaikan, masih ada 600 Km jalan yang rusak parah," ujar Bupati Kukar, Rita Widyasari, dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Dia mengingatkan, jika pemerintah pusat mengabaikan hal ini bisa berdampak negatif. Apalagi sudah ada di daerahnya yang ingin bergabung ke Malaysia akibat besarnya disparitas dengan negara tetangga tersebut.
"Tapi di atas segalanya adalah keadilan. Ketahanan nasional adalah harga mati, tapi kita harus berpikir logistik," cetusnya.
Misalnya, tempat pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar). Daerah Kabupaten Kalimantan Timur (Kaltim) itu ikut menyumbang triliunan rupiah kepada negara.
Namun, disayangkan penerimaan kembali yang diterima untuk daerah setempat hanya Rp5,6 triliun. "Sedangkan daerah kami sangat luas. Jalan masih banyak dalam perbaikan, masih ada 600 Km jalan yang rusak parah," ujar Bupati Kukar, Rita Widyasari, dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Dia mengingatkan, jika pemerintah pusat mengabaikan hal ini bisa berdampak negatif. Apalagi sudah ada di daerahnya yang ingin bergabung ke Malaysia akibat besarnya disparitas dengan negara tetangga tersebut.
"Tapi di atas segalanya adalah keadilan. Ketahanan nasional adalah harga mati, tapi kita harus berpikir logistik," cetusnya.
(kur)
Explore More