Pemerintahan Australia Tidak Krisis

Selasa, 23 Desember 2014 - 11:24 WIB
Pemerintahan Australia...
Pemerintahan Australia Tidak Krisis
A A A
SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott membantah keputusannya merombak kabinet Minggu (21/12) sebagai bukti adanya krisis pemerintahan.

Abbott menekankan, pergantian menteri lebih pada pelaksanaan fokus kinerja dan keluarga. Minggu, Abbott mengganti sejumlah menterinya. Menteri Pertahanan David Johnston didepak dari posisinya. Jabatannya diisi mantan Menteri Pelayanan Sosial Kevin Andrews.

Sementara posisi menteri sosial diisi Scott Morrison, mantan menteri imigrasi dan perbatasan, yang nantinya akan diisi Menteri Kesehatan Peter Dutton. Sussan Ley, asisten menteri pendidikan, menggantikan Dutton di Kementerian Kesehatan.

Dia menjadi perempuan kedua yang masuk daftar Kabinet Kerja Abbott setelah Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Steve Ciobbo juga mendapatkan tugas baru. Dia ditunjuk menjadi sekretaris parlemen untuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) menggeser Brett Mason. Menurut Abbott, sejumlah pergantian tersebut tidak mencerminkan pemerintahannya tengah mengalami krisis.

Semua berjalan dengan baik. Namun, pamor Abbott menurun setelah dia mengeluarkan keputusan yang berseberangan dengan janjinya pada saat pemilihan umum. Salah satu pembantunya, Johnston, dikritik kubu oposisi terkait ketidak percayaannya terhadap Australian Submarine Corporation (ASC) dalam proyek pembuatan kapal.

“Perombakan ini merupakan jalan yang baik untuk mengakhiri tahun 2014 setelah kami meraih capaian yang membanggakan,” kata Abbott dikutip AFP. Sejak meraih kursi PM pada September 2013, Abbott pernah mengatakan akan melakukan penghematan untuk mengendalikan defisit anggaran negara.

Namun, implementasi dari kebijakan itu menuai kritik. Abbott melakukan pemotongan anggaran di bidang kesehat-an dan pendidikan serta memperketat tunjangan kesejahteraan. Beberapa orang menilai kebijakan itu melenceng dari janji Abbott sebelumnya. Mereka juga mempertanyakan alasan dibalik pemotongan tersebut.

“Tantangan vital pemerintah pada tahun depan adalah mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendongkrak kemakmuran keluarga. Namun, cara untuk mencapai target tersebut ialah dengan membangun ekonomi yang lebih kuat. Artinya, melanjutkan pekerjaan kami dalam mengendalikan anggaran negara,” kata Abbott.

Dalam wawancara berbeda dengan Nine Network, Abbott menambahkan pembatalan pajak karbon merupakan capaian terbesarnya untuk perempuan di Australia pada tahun ini. “Seperti yang kita tahu, perem-puan biasanya fokus pada anggaran rumah tangga dan mereka bisa menyimpan uang sebesar ASD 550 (Rp5,5 juta) dari pembatalan pajak karbon per tahun,” jelas Abbott. Namun, pernyataan Abbott tersebut mendapat kritik dari Menteri Tenaga Kerja Anthony Albanese.

“Masalahnya bukan Abbott terjebak di masa lalu. Dia ingin seluruh masyarakat Australia kembali ke masa lalu untuk menemaninya. Laki-laki mengerjakan tugas besar, sementara perempuan menyeterika,” tutur Albanese mengacu pada adanya pemikiran telah terjadinya “pengembalian” zaman ke masa lalu di Australia.

Senada dengan Albanese, Pemimpin Senat Tenaga Kerja Penny Wong mengatakan pernyataan Abbott itu mengingatkannya pada betapa kurang tersentuhnya Abbott dengan kehidupan perempuan pada masa modern di Australia. “Saya kira kita (Australia) bisa aman mengatakan hal itu berulang kali,” tutur Wong.

Pernyataan Abbott itu juga mendapat tanggapan dari para pemilik akun Twitter perempuan Australia. “#terima kasih tony, dengan adanya pembatalan pajak karbon, saya bisa membeli apron (celemek) baru,”. Willa McDonald juga menambahkan, “Saya tahu di mana saya harus menempatkan papan seterika,” kicaunya.

Muh shamil
(ftr)
Berita Terkait
Rakyat Myanmar Siap...
Rakyat Myanmar Siap Laksanakan Pemilihan Umum Minggu Ini
Polisi Italia Sita 6,6...
Polisi Italia Sita 6,6 Ton Ganja dalam Kapal Pesiar Bendera Amerika
Film Horor hingga Superhero,...
Film Horor hingga Superhero, 5 Film Indonesia Go International
Netanyahu Sebut Akan...
Netanyahu Sebut Akan Caplok 30% Wilayah Tepi Barat ke Israel
Masjid Al-Aqsa Kembali...
Masjid Al-Aqsa Kembali Dibuka Setelah Hampir 3 Bulan Ditutup
Pesawat Pakistan Jatuh,...
Pesawat Pakistan Jatuh, Kemlu Sebut Sementara Tidak Ada Korban WNI
Berita Terkini
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Lantik 1.177 Perwira...
Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Prabowo: Pangkat adalah Amanah dan Kepercayaan Rakyat
Prabowo Lantik 1.177...
Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Anugerahkan Adhi Makayasa ke Lulusan Terbaik
Akademisi UI: Indonesia...
Akademisi UI: Indonesia Perlu Regulasi Atasi Ancaman Spionase dan Siber
Belum Genap 2 Bulan...
Belum Genap 2 Bulan Jabat Kepala BGN, Nanik Mundur untuk Pengobatan Jantung
Prabowo Setujui Nanik...
Prabowo Setujui Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Program Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved