Mudarta Bantah Mobilisasi Massa Kongres Demokrat 2015
Mudarta Bantah Mobilisasi Massa Kongres Demokrat 2015
A
A
A
BALI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Bali Partai Demokrat Made Mudarta meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju menjadi calon ketua umum (Caketum) pada Kongres 2015 mendatang.
Sebelumnya, dikabarkan jika semua ketua DPD se-Indonesia sudah menandatangani surat peryataan untuk untuk memilih SBY menjadi ketua umum. Hal tersebut diungkapkan oleh Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika yang sekaligus anggota DPD RI.
Nmun, Mudarta membantah pernyataan Pasek tersebut. Menurutnya, tidak ada mobilisasi massa dalam Kongres. Dia juga menegaskan, tidak ada ketua DPD se-Indonesia yang dipaksa oleh SBY untuk memilih dia menjadi Caketum Partai Demokrat dalam Kongres 2015.
“Tidak ada menyuruh kami untuk membuat surat peryataan memilih beliau (SBY) menjadi Caketum, surat peryataan itu kami buat atas inisiatif sendiri, justru kami yang memprakarsai Bapak SBY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat,”jelasnya, di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, Denpasar, Senin (22/12/2014).
"Bapak SBY bagi kami adalah manusia setengah dewa. Kalau tidak ada Partai Demokrat, kami tidak akan seperti sekarang ini," sambungnya.
Dia menceritakan, pada saat membuat surat peryataan untuk memilih SBY sebagai ketua umum pada Kongres 2015 hanya kesepakatan sesama kader Partai Demokrat saja. Untuk lebih meyakinkan atau lebih serius makanya diberi materai.
“Hasil survei 98% semua kader partai kami memilih SBY untuk menjadi ketua umum Demokrat periode 2015-2020. Untuk yang 2% memang belum memilih beliau karena sedang berada di luar negeri,” terangnya.
Lanjutnya, hingga saat ini SBY belum mendeklarasikan sebagai Caketum pada Kongres 2015 mendatang. Kendati demikian, Mudarta menjelaskan semua kader bisa mencalonkan diri menjadi Caketum asal memenuhi syarat.
Ditambahkannya, kader Partai Demokrat tidak ingin memilih ketua umum seperti beli kucing dalam karung. Yang artinya, kader Demokrat itu tidak mengingnginkan calon ketua yang belum memiliki kompetensi.
“Semua anggota bisa mencalonkan menjadi ketua umum, tapi yang jelas kami tidak ingin memiliki ketua umum yang tidak berkompetens,” tutupnya.
Sebelumnya, dikabarkan jika semua ketua DPD se-Indonesia sudah menandatangani surat peryataan untuk untuk memilih SBY menjadi ketua umum. Hal tersebut diungkapkan oleh Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika yang sekaligus anggota DPD RI.
Nmun, Mudarta membantah pernyataan Pasek tersebut. Menurutnya, tidak ada mobilisasi massa dalam Kongres. Dia juga menegaskan, tidak ada ketua DPD se-Indonesia yang dipaksa oleh SBY untuk memilih dia menjadi Caketum Partai Demokrat dalam Kongres 2015.
“Tidak ada menyuruh kami untuk membuat surat peryataan memilih beliau (SBY) menjadi Caketum, surat peryataan itu kami buat atas inisiatif sendiri, justru kami yang memprakarsai Bapak SBY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat,”jelasnya, di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, Denpasar, Senin (22/12/2014).
"Bapak SBY bagi kami adalah manusia setengah dewa. Kalau tidak ada Partai Demokrat, kami tidak akan seperti sekarang ini," sambungnya.
Dia menceritakan, pada saat membuat surat peryataan untuk memilih SBY sebagai ketua umum pada Kongres 2015 hanya kesepakatan sesama kader Partai Demokrat saja. Untuk lebih meyakinkan atau lebih serius makanya diberi materai.
“Hasil survei 98% semua kader partai kami memilih SBY untuk menjadi ketua umum Demokrat periode 2015-2020. Untuk yang 2% memang belum memilih beliau karena sedang berada di luar negeri,” terangnya.
Lanjutnya, hingga saat ini SBY belum mendeklarasikan sebagai Caketum pada Kongres 2015 mendatang. Kendati demikian, Mudarta menjelaskan semua kader bisa mencalonkan diri menjadi Caketum asal memenuhi syarat.
Ditambahkannya, kader Partai Demokrat tidak ingin memilih ketua umum seperti beli kucing dalam karung. Yang artinya, kader Demokrat itu tidak mengingnginkan calon ketua yang belum memiliki kompetensi.
“Semua anggota bisa mencalonkan menjadi ketua umum, tapi yang jelas kami tidak ingin memiliki ketua umum yang tidak berkompetens,” tutupnya.
(kri)
Explore More