Menteri Rini Diminta Klarifikasi Soal Larangan Jilbab Panjang

Kamis, 18 Desember 2014 - 11:17 WIB
Menteri Rini Diminta...
Menteri Rini Diminta Klarifikasi Soal Larangan Jilbab Panjang
A A A
JAKARTA - Polemik larangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terhadap penggunaan jilbab panjang atau tidak melebihi leher dalam kriteria rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya terus berlanjut.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Rini segera mengklarifikasi kebenaran atas aturan tersebut.

"Pertama harus diklarifikasi dari Menteri BUMN, ini benar atau tidak dari dia," kata HNW saat dihubungi Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (18/12/2014).

Menurutnya, klarifikasi Rini perlu disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.

"Juga menjaga konsentrasi mereka dalam bekerja, maka Menteri BUMN (harus) klarifikasi," tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini menyayangkan apabila benar Rini mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Tidak sesuai prinsip Pak Jokowi yang kerja, kerja, kerja, sebab dengan ini justru menjadikan polemik. Tentang berjilbab, berjanggut, itu tidak ada kaitannya dengan kinerja," cetusnya.
(kur)
Berita Terkait
Karyawan BUMN, Ditangkap...
Karyawan BUMN, Ditangkap Densus 88, Menteri Agama akan Temui Menteri BUMN
Gebrakan Erick Rombak...
Gebrakan Erick Rombak Perusahaan Pelat Merah, Denny Siregar: Nafas Baru BUMN
Menteri Erick Membuka...
Menteri Erick Membuka Jalan Bagi Pemerintah Mewujudkan The Good Of Mankind
Erick Thohir Tegaskan...
Erick Thohir Tegaskan Pergantian Wamen Untuk Mempercepat Program Kerja
Mengenang Sugiharto,...
Mengenang Sugiharto, Erick Thohir: Kita Kehilangan Sosok Luar Biasa
BUMN dan Pemerintah...
BUMN dan Pemerintah Adalah Sisi Mata Uang yang Tidak Bisa Dipisahkan
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved