JK Nilai Keputusan Menkumham Pilihan yang Baik
Selasa, 16 Desember 2014 - 14:23 WIB
JK Nilai Keputusan Menkumham Pilihan yang Baik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terhadap konflik yang mendera Partai Golkar.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, sikap Menkumham yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyarawah Nasional (Munas) Bali maupun Ancol adalah pilihan yang tepat. Dia pun berharap ada rekonsiliasi antara dua kubu.
"Itulah pilihan yang baik. Menunggu," ujar JK di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa, (16/12/2014).
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol. Keputusan ini diambil, setelah Kemenkumham diberi waktu tujuh hari setelah menerima laporan.
Yasona mengatakan, berkas hasil Munas Bali dan Ancol sudah diteliti fakta dokumennya sesuai perundang-undangan. Menurutnya, Kemenkumham tidak boleh intervensi partai berlambang pohon beringin tersebut karena masih dilanda konflik internal.
"Kami dengan berat hati sebenarnya tidak dapat memberikan keputusan baik kemana-kemana," kata Yasona dalam keterangan persnya di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, hari ini.
Politikus PDIP ini meminta Partai Golkar menyelesaikan terlebih dahulu secara baik masalah di internalnya. Dia yakin Golkar bisa menyelesaikan konflik internalnya.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, sikap Menkumham yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyarawah Nasional (Munas) Bali maupun Ancol adalah pilihan yang tepat. Dia pun berharap ada rekonsiliasi antara dua kubu.
"Itulah pilihan yang baik. Menunggu," ujar JK di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa, (16/12/2014).
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol. Keputusan ini diambil, setelah Kemenkumham diberi waktu tujuh hari setelah menerima laporan.
Yasona mengatakan, berkas hasil Munas Bali dan Ancol sudah diteliti fakta dokumennya sesuai perundang-undangan. Menurutnya, Kemenkumham tidak boleh intervensi partai berlambang pohon beringin tersebut karena masih dilanda konflik internal.
"Kami dengan berat hati sebenarnya tidak dapat memberikan keputusan baik kemana-kemana," kata Yasona dalam keterangan persnya di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, hari ini.
Politikus PDIP ini meminta Partai Golkar menyelesaikan terlebih dahulu secara baik masalah di internalnya. Dia yakin Golkar bisa menyelesaikan konflik internalnya.
(kri)
