Bamsoet Sebut Menkumham 'Bermain Api' Terkait Golkar
Selasa, 16 Desember 2014 - 11:55 WIB
Bamsoet Sebut Menkumham 'Bermain Api' Terkait Golkar
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar hasil Munas IX Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyayangkan sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusan mengenai Munas IX partainya.
Menurut dia, Yasonna semestinya bisa memutuskan hasil Munas IX di Bali. Dia menyesalkan sikap Menkumham, justru tak memberikan keputusan apapun atas dua munas yang diselenggarakan Partai Golkar.
Karena, dirinya berpendapat sesuai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011, Kemenkumham memiliki waktu tujuh hari untuk mengesahkan kepengurusan partai politik (parpol).
"Dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai Golkar agar mencari jalan mufakat," kata Bamsoet melalui pesan singkat, Selasa (16/12/2014).
"Kami menilai Menkumham bermain api karena sama artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik," imbuhnya.
Menurut dia, Menkumham wajib hukumnya untuk menjaga jarak dengan parpol yang sedang diselimuti masalah internal.
Artinya menurut dia, Yasonna semestinya menerima hasil Munas IX di Bali karena dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
"Kemenkumham harus menetapkan hasil Munas Golkar Bali sebagai Munas yang mengikuti aturan organisasi dan UU Nomor 2/2008 yang disempurnakan dengan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik," pungkasnya.
Menurut dia, Yasonna semestinya bisa memutuskan hasil Munas IX di Bali. Dia menyesalkan sikap Menkumham, justru tak memberikan keputusan apapun atas dua munas yang diselenggarakan Partai Golkar.
Karena, dirinya berpendapat sesuai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011, Kemenkumham memiliki waktu tujuh hari untuk mengesahkan kepengurusan partai politik (parpol).
"Dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai Golkar agar mencari jalan mufakat," kata Bamsoet melalui pesan singkat, Selasa (16/12/2014).
"Kami menilai Menkumham bermain api karena sama artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik," imbuhnya.
Menurut dia, Menkumham wajib hukumnya untuk menjaga jarak dengan parpol yang sedang diselimuti masalah internal.
Artinya menurut dia, Yasonna semestinya menerima hasil Munas IX di Bali karena dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
"Kemenkumham harus menetapkan hasil Munas Golkar Bali sebagai Munas yang mengikuti aturan organisasi dan UU Nomor 2/2008 yang disempurnakan dengan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik," pungkasnya.
(maf)
