Menkumham Nilai Konflik Golkar Beda dengan PPP

JAKARTA - Konflik internal Golkar mirip dengan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sama-sama pecah jadi dua kubu. Namun, pemerintah mengambil langkah beda dalam penyelesaiannya.

Pemerintah mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya versi M Romahurmuziy (Romi). Namun pemerintah tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar baik hasil Munas Ancol atau Bali.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, kasus PPP berbeda dengan yang dialami Partai Golkar.

"Jadi waktu itu kan harus kita lihat faktanya ini pada hari yang sama. Saya dipaksa mengambil keputusan tujuh hari dalam dua munas. PPP beda, itu hari terakhir," kata Yasonna di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

"Itu memang dua per tiga, mungkin beda halnya kalau pada hari yang sama juga ada munas tandinngan yang sama, dilakukan yang membuat kami melihat dinamika yang harus terselesaikan. Case-nya berbeda," ucapnya.

Yasonna beralasan, pada hari yang sama dua kubu di Golkar menyerahkan kepengurusan hasil munas baik di Ancol atau Bali. Bahkan, Politikus PDIP ini mengatakan peserta Munas Bali ada yang hadir ke Munas Ancol.

"Bayangkan saya hari yang sama menyerahkan kepengurusan, kita teliti munasnya, bahkan ada peserta Munas Bali masuk lagi Munas Ancol. Ini persoalan yang membuat pemerintah harus berdiri netral dan tidak mau mencampuri," tegasnya.