Kubu Agung Laksono Mau Islah, Ini Syaratnya
Senin, 15 Desember 2014 - 16:57 WIB
Kubu Agung Laksono Mau Islah, Ini Syaratnya
A
A
A
JAKARTA - Konflik internal Partai Golkar terus meruncing. Meski keduanya tengah menempuh jalur hukum, namun rekonsiliasi merupakan jalan yang paling tepat untuk menyatukan kembali kelompok yang terbelah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali mengatakan, jalur rekonsiliasi tersebut masih bisa ditempuh oleh kedua kubu. Namun, ada persoalan prinsip yang harus disamakan terlebih dahulu.
"Bisa saja (islah) yang penting ada titik temu. Ini kan hal prinsip yang harus disamakan jika mau islah," kata Zainuddin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/12/2014).
Menurut Zainudin, ada dua persoalan pokok yang harus disamakan oleh kedua kubu jika ingin menempuh jalan rekonsiliasi. Pertama, terkait putusan Munas Bali, dimana kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengendaki untuk tetap bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP) sementara Munas Jakarta memilih untuk hengkang.
Kedua, terkait pilihan apakah Partai Golkar akan bergabung dengan pemerintah atau memosisikan diri sebagai partai penyeimbang.
"Jadi bukan konflik kepengurusan, tapi hal-hal yang prinsip. Kita putusan munasnya tidak di KMP tapi yang sana KMP. Kemudian kita pendukung pemerintah mereka penyeimbang. Jadi harus itu dulu yang disamakan," tutup Zainudin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali mengatakan, jalur rekonsiliasi tersebut masih bisa ditempuh oleh kedua kubu. Namun, ada persoalan prinsip yang harus disamakan terlebih dahulu.
"Bisa saja (islah) yang penting ada titik temu. Ini kan hal prinsip yang harus disamakan jika mau islah," kata Zainuddin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/12/2014).
Menurut Zainudin, ada dua persoalan pokok yang harus disamakan oleh kedua kubu jika ingin menempuh jalan rekonsiliasi. Pertama, terkait putusan Munas Bali, dimana kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengendaki untuk tetap bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP) sementara Munas Jakarta memilih untuk hengkang.
Kedua, terkait pilihan apakah Partai Golkar akan bergabung dengan pemerintah atau memosisikan diri sebagai partai penyeimbang.
"Jadi bukan konflik kepengurusan, tapi hal-hal yang prinsip. Kita putusan munasnya tidak di KMP tapi yang sana KMP. Kemudian kita pendukung pemerintah mereka penyeimbang. Jadi harus itu dulu yang disamakan," tutup Zainudin.
(kri)
