Pemerintahan Jokowi Diragukan Mampu Tuntaskan Kasus HAM

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai tak serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, padahal salah satu janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 lalu adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Kemungkinan ke depan, pemerintahan Jokowi-JK tidak akan mampu melindungi HAM. Kalau pun dilakukan, dia (Jokowi) hanya melakukan pada isu yang membuat mereka nyaman," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di Cheese cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).

Dia pun mengkritik Jokowi yang sama sekali tidak pernanh menyinggung soal HAM dalam dua bulan pemerintahannya berjalan. Ia melihat, Jokowi hanya memberikan pernyataan-pernyataan soal nasionalisme.

"Misal pemerintah bicara soal Lapindo, tapi tidak bicara soal kasus Talangsari. Bicara pembakaran kapal, tidak bicara terkait penyelesaian damai di Papua," tutur Haris.

Padahal, kata dia, sekira 70% persen warga Papua memilih Jokowi-JK pada Pilpres 2014 kemarin. Parahnya lagi, lanjut Haris, pemerintahan Jokowi dalam penanganan kasus HAM hanyalah mengutamakan simbol.

"Seperti, menaiki pagar, memegang semen dan batu bata. Ini simbolik saja dan dipublikasikan yang tidak akan membawa perubahan," pungkasnya.