RI Dorong Realisasi Dana Perubahan Iklim
Jum'at, 12 Desember 2014 - 10:07 WIB
RI Dorong Realisasi Dana Perubahan Iklim
A
A
A
LIMA - Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan, Indonesia tengah mendorong realisasi janji bantuan dana guna mengatasi dampak perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikannya dalam sidang Conference of Parties (COP) XX di Lima, Peru, kemarin. Pimpinan delegasi Indonesia dalam sidang COP tersebut menyebut bahwa negaranegara maju telah menyepakati pendanaan senilai USD100 miliar atau sebesar Rp1.226 triliun per tahun kepada negara berkembang guna mengatasi dampak perubahan iklim.
Menurut Rachmat, tanpa dana tersebut negara-negara miskin akan lebih rentan terhadap perubahan iklim. Sayangnya hingga sekarang realisasi janji masih jauh dari target semula. Bantuan negara maju ke negara ekonomi rendah untuk mewujudkan mitigasi dan adaptasi baru senilai USD9,4 miliar (Rp115 triliun).
“Yang kami harapkan adalah komitmen negara maju. Jangan negara maju mempermainkan negara-negara berkembang dalam janjinya memberikan sejumlah dana untuk kegiatan perubahan iklim ini. Kami harap negara maju dapat mengumpulkan dana yang dapat dimanfaatkan negara berkembang dalam berbagai program dan kegiatan penyelamatan lingkungan atau untuk perubahan iklim,” desaknya.
Rachmat mengatakan bahwa dana tersebut juga akan dialokasikan untuk negara-negara dengan emisi tinggi, tetapi terus berkomitmen mengurangi emisi. Indonesia, kata dia, telah ditambahkan ke dalam kategori tersebut. “Kami akan terus membawa semua data dan membuktikan secara transparan pada rencana aksi Indonesia kenegosiasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Asep Sugiharto dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan tindakan lokal. “Keberadaan hutan harus terus dijaga karena kerusakan hutan merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan dapat memengaruhi perencanaan pembangunan,” paparnya.
Sugeng wahyudi
Hal tersebut disampaikannya dalam sidang Conference of Parties (COP) XX di Lima, Peru, kemarin. Pimpinan delegasi Indonesia dalam sidang COP tersebut menyebut bahwa negaranegara maju telah menyepakati pendanaan senilai USD100 miliar atau sebesar Rp1.226 triliun per tahun kepada negara berkembang guna mengatasi dampak perubahan iklim.
Menurut Rachmat, tanpa dana tersebut negara-negara miskin akan lebih rentan terhadap perubahan iklim. Sayangnya hingga sekarang realisasi janji masih jauh dari target semula. Bantuan negara maju ke negara ekonomi rendah untuk mewujudkan mitigasi dan adaptasi baru senilai USD9,4 miliar (Rp115 triliun).
“Yang kami harapkan adalah komitmen negara maju. Jangan negara maju mempermainkan negara-negara berkembang dalam janjinya memberikan sejumlah dana untuk kegiatan perubahan iklim ini. Kami harap negara maju dapat mengumpulkan dana yang dapat dimanfaatkan negara berkembang dalam berbagai program dan kegiatan penyelamatan lingkungan atau untuk perubahan iklim,” desaknya.
Rachmat mengatakan bahwa dana tersebut juga akan dialokasikan untuk negara-negara dengan emisi tinggi, tetapi terus berkomitmen mengurangi emisi. Indonesia, kata dia, telah ditambahkan ke dalam kategori tersebut. “Kami akan terus membawa semua data dan membuktikan secara transparan pada rencana aksi Indonesia kenegosiasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Asep Sugiharto dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan tindakan lokal. “Keberadaan hutan harus terus dijaga karena kerusakan hutan merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan dapat memengaruhi perencanaan pembangunan,” paparnya.
Sugeng wahyudi
(bbg)
