Dukung Perppu, ARB Jaga Soliditas KMP

JAKARTA - Keputusan Partai Golkar mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung merupakan salah satu cara Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menjaga soliditas Koalisi Merah Putih (KMP).

Dengan mengabaikan rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Bali yang menginginkan pilkada lewat DPRD, ARB ingin mencegah terbelahnya keutuhan koalisi yang selama ini terjaga dengan baik di parlemen. Apalagi, sikap Golkar yang sempat menyatakan menolak Perppu Pilkada Langsung mendapat respons penolakan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“KMP sepertinya bermain untuk jangka panjang dan tidak bermain di sumbu pendek. Untuk itu, Golkar akhirnya memilih mengakomodasi kehendak rakyat,” ungkap pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kemarin. Siti mengatakan, partai anggota KMP memang terlihat agak serius dalam membangun koalisi. Itu terbukti saat mereka berencana menggelar kongres.

“Ini bukti keinginan mereka membangun koalisi yang lebih terformat meski tak permanen,” katanya. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar mengatakan, upaya menggembosi KMP memang terus terjadi dengan cara memecah belah parpol KMP.

“Sejauh mana KMP mampu bertahan akan sangat bergantung pada soliditas parpol yang ada di dalamnya,” kata Idil kemarin. Karena itu, Idil menilai, tepat jika parpol di KMP mulai satu suara dalam mendukung Perppu Nomor 1/2014 tersebut. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat mengatakan ada beberapa pertimbangan mengapa Golkar kemudian mendukung perppu itu.

“Kalau melihat sejarahnya, kanmemang ada kesepakatan (KMP dengan Demokrat) sebelumnya,” sebutnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta kemarin. Anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun membantah tudingan bahwa sikap ARB dan Golkar tidak konsisten. Penolakan terhadap perppu itu bukan keputusan Munas IX Partai Golkar, Bali.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu sifatnya membacakan rekomendasi partai. Rekomendasi tidak bersifat mengikat dan instruksional karena rekomendasi bukan sebuah keputusan,” katanya seusai menghadiri diskusi “Solusi Terhadap Perpecahan Golkar” di Jakarta kemarin.

Menurut Misbakhun, rekomendasi merupakan hasil penyerapan aspirasi dari semua peserta di bagian komisi rekomendasi politik. Mereka berasal dari DPD I dan II serta ormasormas yang ada di Golkar. “Sebagai ketua umum dan sebagai orang yang menerima rekomendasi dan hasil-hasil munas, ARB harus menyampaikan semua keputusan dan rekomendasi tersebut ke publik.

“Jika ketua umum melihat situasi politik nasional berubah, mau enggak mau rekomendasi ini juga diubah, tentunya dibicarakan dulu dengan pengurus harian atau pleno. Tidak mungkin Golkar sendiri melawan kehendak orang banyak dalam konstelasi politik nasional,” ucap Misbakhun. Sementara itu, Partai Gerindra sebagai salah satu anggota KMP siap menjaga soliditas koalisi.

Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat menyatakan koalisi akan tetap kompak kendati ada perbedaan pandangan di antara anggota-anggotanya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, PKS akan mengikuti apa yang menjadi keputusan KMP soal perppu.

“Pada prinsipnya, sikap setiap fraksi pasti akan berbeda, namun itu kewajaran dalam politik. PKS akan ikut KMP,” sebutnya kemarin. Di lain pihak, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, Demokrat tidak akan masuk dalam blok KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Seperti perang dingin dulu kan ada blok barat ada blok timur, tapi kan ada gerakan nonblok, Indonesia nonblok,” kata SBY di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemarin.

Sucipto/mula akmal/ sindonews/ant