60% Korupsi Terkait Pengadaan Barang

YOGYAKARTA - Tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 60% kasus-kasus yang ditangani KPK terkait pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya memperbaiki sistem lelang yang ada. Sayangnya, meski telah diperbaiki, kelemahan sistem tetap saja ditemui.

“Kelemahan sistem pengadaan barang/jasa yang ada saat ini lebih pada tidak terjadinya persaingan yang sehat antara pengusaha di tingkat pusat dan daerah. Hal ini karena jumlah pengusaha yang sangat sedikit sehingga sering kali yang menang tender itu lagi, itu lagi,” ungkap Kepala LKPP Agus Rahardjo saat menghadiri seminar nasional “Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi” dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi di Graha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, kemarin.

Agus mengungkapkan, hingga kini tercatat hanya ada 222.000 perusahaan yang terdaftar dalam sistem lelang di LKPP. Dari jumlah itu, pelaku atau pemilik usaha sebenarnya hanyaberkisar antara 70.000 - 100.000 orang.

“Satu pengusaha biasanya memiliki 3-4 perusahaan. Padahal, tiap tahunnya lebih dari 400.000 paket yang dilelang dan nilainya mencapai Rp828 triliun untuk 2014. Karena itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menumbuhkan minat usaha agar makin banyak muncul pengusaha-pengusaha baru,” paparnya.

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan, BPKP bersama KPK telah berkomitmen melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di berbagai lembaga dan instansi pemerintah daerah. Program koordinasi dan supervisi itu bertujuan mendorong peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan prorakyat yang bebas korupsi.

Ratih keswara