KMP Solid Dukung Perppu Pilkada
Rabu, 10 Desember 2014 - 16:52 WIB
KMP Solid Dukung Perppu Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan solid untuk mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung.
Sikap tersebut diambil setelah adanya pertemuan antarelite anggota partai koalisi. “Ya kita ini kan sekarang mendukung perppu. Kita dukung, nah nanti DPR akan memutuskan menerima dan menolak. Saya yakin dalam hal ini kita akan mendukung,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Fadli mengungkapkan bahwa KMP tetap solid. Pihaknya akan menaati kesepakatan dan aturan main yang telah disetujui bersama, termasuk dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KMP melihat bahwa sistem pilkada baik langsung maupun tidak tetap mengandung plus dan minusnya.
”Kalau kita lihat dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dua-duanya ya demokratis sebenarnya,” ujar Wakil Ketua DPR itu. Menurut Fadli, di tiap fraksi di KMP sendiri tidak ada yang fanatik terhadap salah satu sistem pilkada. Terlebih, mantan Presiden SBY juga telah menemui Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB/Ical), dan pimpinan partai lainnya.
”Tadi malam juga saya ketemu dan tidak ada masalah. Kita juga setuju dengan perppu ini. Enggak ada masalah,” tuturnya. Fadli menegaskan, memang sejak awal KMP mendukung perppu dan belum ada perubahan atas kesepakatan tersebut. Kalaupun Partai Golkar menyatakan menolak perppu dalam Munas Bali, itu merupakan rekomendasi dari bawah yang menjadi rekomendasi munas. Rekomendasi itu nanti diterjemahkan dengan melihat situasi.
”Dan pada ujungnya pendapat akhir, pendapat resminya di fraksi. Jadi perbedaan atas ini bukan awal dari perpecahan KMP,” tegas Fadli. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan, sejauh ini KMP masih melihat komitmen dengan Demokrat. Jadi, KMP masih ingin menjaga etika politik. Kalaupun masih ada sejumlah fraksi yang menolak, semua akan diajak duduk bersama untuk membicarakan masalah ini.
Tapi, menurut Teguh, di PAN sendiri ada arus dari kaderkader yang ingin partai tetap konsisten pada pilkada melalui DPRD. Tentunya hal ini akan segera dibahas dalam forum rakernas dan itu akan menjadi rekomendasi keputusan tertinggi partai. “Kongresnya kan mungkin antara Maret–April. Kalau sebelum itu, termasuk terkait dengan perppu, akan diputuskan di forum rakernas. Rakernas belum ditentukan kapan,” jelas Teguh.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, memang Demokrat tetap berdiri teguh untuk mendukung perppu ini dan ini merupakan harga mati yang harus diperjuangkan sehingga harus berhasil. Menurut dia, Jokowi ingin menyetujui pilkada langsung karena PDIP dan yang lain di KIH juga menginginkan pilkada langsung.
Dukungan juga di sampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sebelumnya menyatakan menolak pilkada langsung. Menurut dia, keinginan pilkada melalui DPRD merupakan aspirasi dari para utusan dan peninjau munas. Karena itu, aspirasi tersebut harus tetap diakomodasi.
Namun, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kesepakatan KMP yang menginginkan pilkada langsung, Golkar pun ikut aspirasi tersebut. “Setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, kesepakatan awal bulan Oktober antara 6 partai dan pembicaraan dengan partai-partai dalam KMP, maka Partai Golkar akan mendukung perppu usulan pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” papar Ical melalui akun Twitter @aburizalbakrie.
Kiswondari
Sikap tersebut diambil setelah adanya pertemuan antarelite anggota partai koalisi. “Ya kita ini kan sekarang mendukung perppu. Kita dukung, nah nanti DPR akan memutuskan menerima dan menolak. Saya yakin dalam hal ini kita akan mendukung,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Fadli mengungkapkan bahwa KMP tetap solid. Pihaknya akan menaati kesepakatan dan aturan main yang telah disetujui bersama, termasuk dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KMP melihat bahwa sistem pilkada baik langsung maupun tidak tetap mengandung plus dan minusnya.
”Kalau kita lihat dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dua-duanya ya demokratis sebenarnya,” ujar Wakil Ketua DPR itu. Menurut Fadli, di tiap fraksi di KMP sendiri tidak ada yang fanatik terhadap salah satu sistem pilkada. Terlebih, mantan Presiden SBY juga telah menemui Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB/Ical), dan pimpinan partai lainnya.
”Tadi malam juga saya ketemu dan tidak ada masalah. Kita juga setuju dengan perppu ini. Enggak ada masalah,” tuturnya. Fadli menegaskan, memang sejak awal KMP mendukung perppu dan belum ada perubahan atas kesepakatan tersebut. Kalaupun Partai Golkar menyatakan menolak perppu dalam Munas Bali, itu merupakan rekomendasi dari bawah yang menjadi rekomendasi munas. Rekomendasi itu nanti diterjemahkan dengan melihat situasi.
”Dan pada ujungnya pendapat akhir, pendapat resminya di fraksi. Jadi perbedaan atas ini bukan awal dari perpecahan KMP,” tegas Fadli. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan, sejauh ini KMP masih melihat komitmen dengan Demokrat. Jadi, KMP masih ingin menjaga etika politik. Kalaupun masih ada sejumlah fraksi yang menolak, semua akan diajak duduk bersama untuk membicarakan masalah ini.
Tapi, menurut Teguh, di PAN sendiri ada arus dari kaderkader yang ingin partai tetap konsisten pada pilkada melalui DPRD. Tentunya hal ini akan segera dibahas dalam forum rakernas dan itu akan menjadi rekomendasi keputusan tertinggi partai. “Kongresnya kan mungkin antara Maret–April. Kalau sebelum itu, termasuk terkait dengan perppu, akan diputuskan di forum rakernas. Rakernas belum ditentukan kapan,” jelas Teguh.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, memang Demokrat tetap berdiri teguh untuk mendukung perppu ini dan ini merupakan harga mati yang harus diperjuangkan sehingga harus berhasil. Menurut dia, Jokowi ingin menyetujui pilkada langsung karena PDIP dan yang lain di KIH juga menginginkan pilkada langsung.
Dukungan juga di sampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sebelumnya menyatakan menolak pilkada langsung. Menurut dia, keinginan pilkada melalui DPRD merupakan aspirasi dari para utusan dan peninjau munas. Karena itu, aspirasi tersebut harus tetap diakomodasi.
Namun, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kesepakatan KMP yang menginginkan pilkada langsung, Golkar pun ikut aspirasi tersebut. “Setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, kesepakatan awal bulan Oktober antara 6 partai dan pembicaraan dengan partai-partai dalam KMP, maka Partai Golkar akan mendukung perppu usulan pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” papar Ical melalui akun Twitter @aburizalbakrie.
Kiswondari
(bbg)
