Polisi Siap Bersihkan Lokasi Demo

Rabu, 10 Desember 2014 - 16:25 WIB
Polisi Siap Bersihkan...
Polisi Siap Bersihkan Lokasi Demo
A A A
HONG KONG - Pengadilan Tinggi Hong Kong kemarin memerintahkan untuk ”membersihkan” satu lokasi demonstrasi yang sudah bertahan selama lebih dari dua bulan di Admiralty.

Operasi tersebut akan dilaksanakan pada pukul 09.00 waktu setempat pada Kamis (11/12) besok. Perusahaan bus lokal juga diberikan kekuasaan oleh pengadilan tinggi untuk membongkar tenda dan barikade di Admiralty yang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Kuasa hukum perusahaan bus Hong Kong, Paul Tse, berharap pengunjuk rasa bersikap kooperatif dan mundur sebelum pukul 09.00 waktu setempat.

Pengunjuk rasa masih menuntut kebebasan dalam pemilihan umum (pemilu) Ketua Eksekutif Hong Kong 2017. Namun, Ketua Eksekutif Hong Kong saat ini, Leung Chun Ying, yang menyebut aksi demonstrasi prodemokrasi ilegal, menegaskan pemerintah tidak akan mengadakan babak kedua perundingan demokrasi. Dia meminta pengunjuk rasa mundur.

”Kami juga meminta pengunjuk rasa untuk tidak berlaku anarkis ketika operasi pembongkaran tenda dan barikade dimulai,” ujar Chun Ying, dikutip Reuters. Chun berulang kali mengatakan aksi demonstrasi tersebut sia-sia, sebab pemerintah tidak akan bisa mengubah komitmen dan keputusan pemerintah pusat.

Jumlah pengunjuk rasa berangsur merosot seiring dengan penolakan pemerintah dan statisnya perkembangan protes tersebut. Faktanya, sebagian pengunjuk rasa memilih pulang dan menjalani kegiatan normal. Pada awal puncaknya, jumlah pengunjuk rasa yang tergabung dari aktivis, mahasiswa, dan masyarakat bisa mencapai 10.000 lebih. Kemarin situs protes terlihat sunyi saat pengunjung sibuk memotret.

Sehari sebelumnya, pengunjuk rasa membongkar dan merelokasi tenda mereka ke jalan yang lain yang berada di luar zona pembongkaran surat perintah pengadilan tinggi pada pukul 18.00 waktu setempat. Menurut salah satu pengunjuk rasa, Mani Chan, mereka hanya bergeser 10 meter. ”Sukarelawan di lokasi baru ini telah membentuk garis pertahanan. Bagaimanapun, kami akan tetap bertahan di sini,” kata Chan.

Surat perintah dari pengadilan tinggi, tambah Alex, seorang pendemo lainnya, hanya mencakup satu area. Jadi, menurut Alex, apabila otoritas terkait melakukan operasi ”pembersihan” di semua wilayah Admiralty, bentrokan kemungkinan tidak akan terhindarkan. ”Pengunjuk rasa akan marah dan mungkin melawan,” terang Alex, dilansir AFP.

”Saya tidak setuju jika kami harus pergi dengan tangan kosong. Kami sudah berada di sini selama 73 hari. Saya pikir ini bukan saat yang tepat untuk meninggalkan lokasi demo,” sambung lelaki berusia 27 tahun tersebut.

Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa meningkat akhir November, setelah pihak keamanan mencoba membongkar barikade dan tenda di Mong Kok. Puluhan orang ditangkap. Beberapa orang juga terluka, termasuk dari pihak keamanan. Sebagian besar dari mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemimpin demonstrasi, Joshua Wong, mengatakan kelompoknya sedang mempertimbangkan rencana untuk meninggalkan lokasi demo.

Saat ini, dia mengatakan pengunjuk rasa masih tetap bertahan dan berusaha berdemo secara damai. Sebelumnya, Wong dan koleganya menggelar aksi mogok makan. Wong memberikan sinyal bahwa demonstrasi kemungkinan akan berakhir dan disambung di masa yang akan datang.

”Kami akan memindahkan pasokan ke dalam gudang dan menyimpannya untuk aksi demo di masa yang akan datang. Sebagian pasokan juga akan diberikan kepada Federasi Pelajar,” tuturnya. Kenny Ho, pemimpin demo lainnya, menambahkan, pengunjuk rasa akan tetap berada di situs protes sampai polisi membongkar tenda dan barikade secara paksa.

”Saya mencemaskan masa depan saya apabila demonstrasi ini selesai tanpa hasil. Namun, saya yakin saya akan memiliki masa depan jika Hong Kong juga memiliki masa depan,” kata Ho. Benny Tai, salah satu pendiri organisasi prodemokrasi Hong Kong Occupy Central, menilai aksi demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa saat ini memiliki risiko yang tinggi, Jumat (5/12) lalu. Dia mendesak pengunjuk rasa untuk menggunakan cara lain dalam mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah.

Muh shamil
(bbg)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8184 seconds (0.1#10.140)