JK Belum Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo
Selasa, 09 Desember 2014 - 18:01 WIB
JK Belum Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengaku belum mengetahui rencana pemerintah membeli sebagian aset PT Minarak Lapindo Jaya di area terdampak.
"Siapa yang mau ambil? Siapa yang bilang? Saya tidak tahu itu, belum dibicarakan," ujar Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Dia pun tak tahu dana darimana jika pemerintah membeli aset Lapindo tersebut. "Saya belum tahu darimana dana pemerintah membayar itu," tuturnya.
Sebab, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 belum ada untuk saat ini.
"APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada ? Kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tapi belum ada," imbuhnya.
Menurut dia, yang terjadi di Sidoarjo itu bukanlah ganti rugi. Melainkan ganti untung.
"Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi, karena itu transaksi, tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ungkapnya.
"Memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga tiga atau empat kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi, karena dapat 1.000 hektare lahan kan," kata dia.
Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya itu senilai Rp781 Miliar dari APBN 2015.
"Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikat nya dipegang lapindo itu kita ambil," kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Aset yang bakal dibeli pemerintah itu termasuk 20 persen dari lahan yang dimiliki Lapindo di area terdampak.
"Bayarnya ke lapindo karena kita belinya ke lapindo, lapindo yang bayar ke masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, rencana pemerintah itu sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Negara menjamin pelunasan ganti rugi korban, baik di dalam mupun diluar peta area terdampak.
"Siapa yang mau ambil? Siapa yang bilang? Saya tidak tahu itu, belum dibicarakan," ujar Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Dia pun tak tahu dana darimana jika pemerintah membeli aset Lapindo tersebut. "Saya belum tahu darimana dana pemerintah membayar itu," tuturnya.
Sebab, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 belum ada untuk saat ini.
"APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada ? Kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tapi belum ada," imbuhnya.
Menurut dia, yang terjadi di Sidoarjo itu bukanlah ganti rugi. Melainkan ganti untung.
"Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi, karena itu transaksi, tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ungkapnya.
"Memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga tiga atau empat kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi, karena dapat 1.000 hektare lahan kan," kata dia.
Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya itu senilai Rp781 Miliar dari APBN 2015.
"Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikat nya dipegang lapindo itu kita ambil," kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Desember 2014.
Aset yang bakal dibeli pemerintah itu termasuk 20 persen dari lahan yang dimiliki Lapindo di area terdampak.
"Bayarnya ke lapindo karena kita belinya ke lapindo, lapindo yang bayar ke masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, rencana pemerintah itu sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Negara menjamin pelunasan ganti rugi korban, baik di dalam mupun diluar peta area terdampak.
(maf)
