Konflik Partai Golkar Tak Pengaruhi Soliditas KMP

JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) menegaskan hanya mengakui hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali yang memilih Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua umum DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Untuk itu, soliditas KMP di Parlemen tidak akan terpengaruh dengan masalah internal Golkar tersebut. “Bagi kami (KMP), tentu saja yang sah adalah munas di Bali,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2014). Fadli mengatakan, sebagai kader partai politik (parpol), dia sangat mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang menjadi acuan dalam berpartai.

Pada AD/ART itu, kata dia, dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) memiliki hak suara dalam pemilihan pengurus. “Bukan ikut mencampuri, tapi sebagai orang politik yang mengerti, ya yang sah itu jelas kubu Aburizal Bakrie,” ujarnya.

ARB yang terpilih kedua kalinya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar juga ketua presidium KMP, sedangkan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham juga koordinator pelaksana KMP. Sekretaris KMP Fahri Hamzah menganggap konflik yang dialami Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan bagian KMP sebagai ujian.

Namun, dia yakin kisruh internal dua parpol tersebut tidak memengaruhi soliditas parpolparpol anggota KMP. “Enggak ada pengaruh dengan KMP. Kami akan tetap solid dan tidak akan ada masalah. Saya yakin akhirnya akan selesai,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Fahri mengatakan, sebagai rekan koalisi, pihaknya akan mendorong pemerintah agar tidak ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Menurut dia, apa pun bentuk campur tangan pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. “Kita berpegang pada hukum. Jangan sampai nanti karena tidak berpegang pada hukum, rakyat enggak percaya sama pemerintah, kan bahaya,” kata Wakil Sekjen DPP Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sindonews