Hipmi Harus Jadi Lokomotif Pembangunan

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) harus mampu menjadi lokomotif pembangunan pada masa mendatang. Selain itu, Hipmi sebagai wadah para wirausaha wajib merangsang anak muda untuk terjun menjadi pengusaha.

Hal itu dikatakan Bahlil Lahadalia saat menyampaikan visi dan misinya sebagai calon ketua umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi 2015-2017 di Jakarta kemarin. Kompetisi untuk menduduki kursi ketua umum Hipmi diikuti empat kandidat. Selain Bahlil, tiga kandidat lain adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Priamanaya Djan, dan Andhika Anindyaguna.

Bahlil mengatakan, Hipmi dapat berperan strategis untuk mendukung pembangunan Indonesia. ”Hipmi harus memainkan perannya. Hipmi lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Mukadimah, yang salah satunya mengisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Bahlil.

Karena itu, menurut Bahlil, Hipmi harus memperkuat fungsi dan perannya sebagai organisasi kader berorientasi entrepreneur dan berwawasan kebangsaan. Saat ini, kata Bahlil, ketimpangan dan ketidakadilan begitu terasa di Indonesia, terutama dirasakan para wirausaha di daerah.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pembangunan tidak merata yang disebabkan kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia. ”Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah,” kata Bahlil.

Hipmi, menurut Bahlil, harus membangun posisi tawar terhadap pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat membangun Indonesia. Selama ini pengusaha-pengusaha di daerah kerap dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia mencontohkan, banyak pengusaha asing dibiarkan berinvestasi di Indonesia, tetapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu.

”Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerahdaerah yang memiliki sumber daya alam. Harus ada aturan khusus boleh melakukan eksploitasi, tapi pabriknya harus ada di daerah setempat. Harus ada regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Selama tidak ada posisi tawar, kita akan selalu dalam posisi yang lemah,” ujarnya.

Calon lainnya, Bayu Priawan Djokosoetono yang saat ini menjabat sebagai bendahara umum BPP Hipmi periode 2011-2014, mengatakan Hipmi sebagai wadah perkumpulan pengusaha muda Indonesia berperan serta dalam membangun ekonomi dalam segala bidang. Dirinya ingin menjadikan Hipmi sebagai lembaga profesional, mandiri, dan strategis bagi percepatan pembangunan Indonesia dengan membangkitkan potensi daerah.

”Harapan kami ke depan, para pengusaha Hipmi bisa berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Apalagi kita tahu dalam menghadapi MEA diperlukan peningkatan daya saing yang tentu kami harapkan peran serta Hipmi,” ujarnya. Menurut dia, Hipmi merupakan organisasi dengan potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Hipmi diharapkan mampu menjawab dua tantangan. ”Pertama, berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui sinergi program pembangunan pemerintah dan program kerja Hipmi. Kedua, membangun dan memperbesar skala produktivitas usaha anggota agar terjadi transformasi dari usaha kecil menjadi besar,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Hipmi mendukung setiap kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi para pengusaha. Salah satu kebijakan yang didukung, kata Raja Sapta, ialah kebijakan satu pintu atau one stop service.

”One stop service sebenarnya permintaan Hipmi. Dahulu zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011 ada economy outlook ke SBY dalam acara di Bali. Yang saya sampaikan banyak pengusaha pemula butuh perlindungan dan izin usaha yang cepat,” ujar Raja Sapta.

Mengenai proses pemilihan ketua Hipmi mendatang, Raja Sapta memaparkan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh beberapa calon untuk menjadi ketua Hipmi. ”Keberadaannya dalam kompartemen Hipmi jadi syarat utama,” ujar Raja Sapta. Setelah itu, dia menambahkan, calon ketua umum di an-taranya harus membawa rekomendasi dari beberapa provinsi.

”Dalam mendaftar harus membawa rekomendasi dari lima provinsi di Indonesia. Setelah tahapan itu dilalui, kemudian pencabutan nomor calon ketua umum di hadapan petinggi Hipmi sebelumnya,” urainya. Lantas para calon ketua umum tersebut akan melakukan roadshow untuk paparan visi misi. ”Setelah itu mereka melakukan roadshow dan hari ini adalah pemaparan visi misi dalam hal kenegaraan, organisasi, moral, etika, dan budaya Hipmi,” ujarnya.

Oktiani endarwati/Rakhmat baihaqi