Pemerintah Akan Terbitkan Perppu KTKLN
Senin, 08 Desember 2014 - 12:51 WIB
Pemerintah Akan Terbitkan Perppu KTKLN
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) atau merevisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada BNP2TKI untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) TKI. Penghapusan ini dilakukan karena beberapa tujuan. Pertama, agar BNP2TKI masih berfungsi untuk monitoring guna membedakan antara TKI yang telah punya dokumen lengkap dan yang tidak punya. Kedua, pemerintah akan menyatukan dan mengintegrasikan fungsi KTKLN dengan paspor dan visa.
Penghapusan secara utuh KTKLN ini menyisakan persoalan hukum yang harus diselesaikan. “Ya, diubah bentuknya. Berubah bentuk dan fungsi serta tata cara untuk menyampaikannya. Kalau dihapuskan sama sekali sambil kita menunggu proses hukum. Dalam arti apakah perlu adanya perppu atau menunggu perubahan UU,” kata Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).
Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa penyatuan KTKLN dengan visa dan paspor dilakukan untuk mempermudah proses keberangkatan dan kedatangan TKI. Bentuk penyatuan itu nantinya, di bagian belakang paspor akan ada lembar khusus TKI Indonesia. Tujuannya untuk membedakan TKI yang telah berdokumen resmi atau yang belum. Meski demikian, Nusron belum memastikan kapan kebijakan ini berjalan.
Yang jelas, kebijakan ini tidak melanggar UU karena lembar khusus atau kartu ini sekaligus berfungsi sebagai KTKLN. “Yang berwenang di imigrasi atas rekomendasi dari BNP2TKI,” paparnya. Kedatangan Nusron Wahid ke KPK untuk bertemu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP dan jajarannya. Dalam pertemuan itu dibicarakan pencegahan korupsi bidang pelayanan TKI serta tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP menyatakan Nusron kemarin datang dan bertemu dengan kedeputian pencegahan. Nusron menanyakan soal konsep pencegahan di BNP2TKI. Selaku deputi, Johan menyatakan bahwa kajian KPK terkait tata kelola TKI sudah diserahkan. Menurut Johan, seluruh pengelolaan TKI harus diperbaiki.
Sabir laluhu
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada BNP2TKI untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) TKI. Penghapusan ini dilakukan karena beberapa tujuan. Pertama, agar BNP2TKI masih berfungsi untuk monitoring guna membedakan antara TKI yang telah punya dokumen lengkap dan yang tidak punya. Kedua, pemerintah akan menyatukan dan mengintegrasikan fungsi KTKLN dengan paspor dan visa.
Penghapusan secara utuh KTKLN ini menyisakan persoalan hukum yang harus diselesaikan. “Ya, diubah bentuknya. Berubah bentuk dan fungsi serta tata cara untuk menyampaikannya. Kalau dihapuskan sama sekali sambil kita menunggu proses hukum. Dalam arti apakah perlu adanya perppu atau menunggu perubahan UU,” kata Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).
Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa penyatuan KTKLN dengan visa dan paspor dilakukan untuk mempermudah proses keberangkatan dan kedatangan TKI. Bentuk penyatuan itu nantinya, di bagian belakang paspor akan ada lembar khusus TKI Indonesia. Tujuannya untuk membedakan TKI yang telah berdokumen resmi atau yang belum. Meski demikian, Nusron belum memastikan kapan kebijakan ini berjalan.
Yang jelas, kebijakan ini tidak melanggar UU karena lembar khusus atau kartu ini sekaligus berfungsi sebagai KTKLN. “Yang berwenang di imigrasi atas rekomendasi dari BNP2TKI,” paparnya. Kedatangan Nusron Wahid ke KPK untuk bertemu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP dan jajarannya. Dalam pertemuan itu dibicarakan pencegahan korupsi bidang pelayanan TKI serta tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP menyatakan Nusron kemarin datang dan bertemu dengan kedeputian pencegahan. Nusron menanyakan soal konsep pencegahan di BNP2TKI. Selaku deputi, Johan menyatakan bahwa kajian KPK terkait tata kelola TKI sudah diserahkan. Menurut Johan, seluruh pengelolaan TKI harus diperbaiki.
Sabir laluhu
(ars)
