Besok Golkar Versi Ical Lapor ke Kemenkum HAM
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali dan Aburizal Bakrie (Ical) kembali terpilih menjadi ketua umum periode 2014-2019.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, hasil Munas Bali akan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), pada Senin 8 Desember 2014.
"Esok hari H akan mendaftarkan ke Kemenkum HAM jam 8 pagi," kata Ade di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Saat konferensi pers, Ade didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dan sejumlah pengurus organisasi sayap Golkar yakni Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi).
Namun pasca Munas Bali konflik internal Golkar belum juga selesai, tim presidium penyelamat partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono menggelar munas tandingan di Ancol.
Ade mengatakan, Munas Ancol sudah menyalahi aturan tidak sesuai dengan AD/ART partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, kubu Ical menyebut Munas Ancol oplosan.
"Mudah-mudahan dihentikan segera karena ini menyangkut keutuhan dan persatuan Partai Golkar yang selama ini dikenal solid, bisa mengelola perbedaan pendapat," kata Ade.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, hasil Munas Bali akan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), pada Senin 8 Desember 2014.
"Esok hari H akan mendaftarkan ke Kemenkum HAM jam 8 pagi," kata Ade di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Saat konferensi pers, Ade didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dan sejumlah pengurus organisasi sayap Golkar yakni Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi).
Namun pasca Munas Bali konflik internal Golkar belum juga selesai, tim presidium penyelamat partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono menggelar munas tandingan di Ancol.
Ade mengatakan, Munas Ancol sudah menyalahi aturan tidak sesuai dengan AD/ART partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, kubu Ical menyebut Munas Ancol oplosan.
"Mudah-mudahan dihentikan segera karena ini menyangkut keutuhan dan persatuan Partai Golkar yang selama ini dikenal solid, bisa mengelola perbedaan pendapat," kata Ade.
(maf)