Tak Ada Alasan Kemenkum HAM Sahkan Munas Golkar Jakarta

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol, Jakarta.

Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) ini menilai, munas versi Agung Laksono Cs tidak sesuai dengan aturan partai berlambang pohon beringin ini.

"Tidak ada alasan Menkum HAM mengakui munas di Ancol, kami mengimbau kepada pemerintah untuk tidak mengembalikan satu kultur politik masa lalu yang anti demokrasi," kata Ade di Restoran Pulau Dua, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Ade menegaskan, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan terhadap persoalan partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie alias Ical. Menurutnya, setiap parpol dijamin keberadaannya.

"Pemerintah atau negara tidak boleh campur tangan terhadap persoalan yang dihadapi partai politik atau ormas," ucapnya.

Selain itu, Ade juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak hadir dalam pembukaan Munas di Ancol. Pasalnya isu kehadiran pihak pemerintah hanya menjadi isapan jempol belaka.

"Tokoh sekaliber Tjahjo tidak mungkin melakukan tindakan dan tidak akan campur tangan, jika ada satu dua yang menginginkan Golkar pecah, itu tidak mewakili pemerintah," tegasnya.