Relokasi Terkendala Pembangunan Rusun

JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara diperkirakan tidak akan berjalan mulus.

Relokasi dengan memindahkan warga sekitar ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Muara Baru terbentur dengan kapasitas rusun yang belum mampu menampung jumlah warga. Lurah Penjaringan Suranta mengatakan, 1.500 unit bangunan yang akan digusur itu dihuni sekitar 4.500 warga.

”Bangunan itu hanya berpotensi banjir dan letaknya berada di pinggir barat waduk. Untuk bangunan yang aman tidak perlu digusur,” ujar Suranta kemarin. Rusun yang nantinya menjadi tempat relokasi menemui hambatan lantaran beberapa tower belum siap dihuni. Bahkan, kapasitas rusun hanya menampung 800orang.”Saat ini sudah ada 128 warga Pluit yang menghuni rusun itu. Satu setengah tower sudah terisi, sedangkan enam tower lainnya masih dalam proses pengerjaan,” katanya.

Mengenai mekanisme pemberian kunci rusun itu harus melalui mekanisme yang ada, seperti melakukan registrasi pendataan, surat keterangan RT/RW hingga surat PM1 (tanda bukti rumahnya digusur). Setelah tiga syarat tersebut terpenuhi, pihaknya akan mengundi. ”Artinya kami akan memberi kunci rusun secara bertahap,” ucap Suranta.

Ketua RT 16A/17 Sukimin mengungkapkan ada sekitar 100 bangunan yang berada di daerahnya terkena relokasi. ”Itu belum terdata semuanya, cukup banyak warga di sini, ada RT 16A hingga RT 16K,” katanya. Membeludaknya bangunan karena kebiasaan warga yang suka menjual bangunan dari sebelumnya yang hanya satu rumah. ”Misalnya saya punya rumah satu dengan dua kamar, lalu tahun depan saya jual kamar saya ke orang lain, jadilah rumah di sini berpetak-petak,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merelokasi terlebih dulu sejumlah warga di Waduk Pluit bagian barat. Dari data yang dihimpun, terdapat 1.200 bangunan yang tergusur dan direlokasi ke beberapa rusunawa antara lain Cengkareng, Muara Angke, Marunda, Cipinang Besar, dan Binus Elok. Di bagian lain, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, pada 2015 telah menganggarkan Rp25 miliar untuk program pengendalian banjir di Kali Sabi berupa penurapan.

Dengan begitu diharapkan 3-4 tahun ke depan banjir di Kota Tangerang dapat terkendali. Dana itu belum termasuk program normalisasi Kali Cisadane yang akan dimulai awal tahun depan. ”Kita juga akan menambah gorong-gorong di pertemuan antara Kali Sabi dan Saluran Irigasi Barat Cisadane untuk memperlancar debit air,” ujar Arief saat melakukan monitoring ke Kali Sabi, Periuk, Kota Tangerang, kemarin.

Untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Tangerang, pemkot juga akan membangun turap sepanjang 850 meter dan kolam retensi seluas 6,75 hektare. ”Itu untuk penanganan banjir kiriman. Soal genangan di perumahan, kita akan maksimalkan sumur resapan,” katanya. Skenario pengendalian banjir juga mencakup pembangunan turap di Kali Cirarab dan Kali Ledug serta pembangunan pintu air di Kali Cirarab dan Situ Bulakan. Tahun depan akan diselesaikan normalisasi Kali Angke.

Arief juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah untuk penanganan persoalan banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Nana Trisyana menambahkan untuk pembangunan turap Kali Sabi perlu dilakukan pembebasan lahan terlebih dulu. Pihaknya tengah menghitung bidang tanah yang terkena proyek tersebut.

Yan yusuf/ Denny irawan