Golkar Pecat Agung Laksono dkk

NUSA DUA - Partai Golkar tegas terhadap kader-kadernya yang dinilai mbalelo. Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar kemarin memutuskan untuk memecat sejumlah kadernya yang melanggar dan tidak mematuhi konstitusi partai.

Para kader Golkar yang dipecat adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agun Gunanjar, Yorris Raweyai, Zainuddin Amali, Lowrence Siburian, dan Leo Nababan. Golkar juga secara resmi memberhentikan Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid dari keanggotaannya di Golkar.

”Pemecatan ini mulai efektif berlaku sejak ditetapkan tadi (kemarin) dalam munas. Ini keputusan tertinggi, munas, dan ini ditetapkan berdasarkan surat Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu keputusannya mengikat, sesuai dengan UU Parpol,” kata Ketua Steering Committee (SC) Munas IX Golkar Nurdin Halid di Ruang Mangupura, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, kemarin.

Lebih jauh, dia menjelaskan keputusan pemecatan ini sudah sesuai dengan AD/ART sehingga tidak perlu lagi dibahas pada sidang komisi. ”Di situ tegas, seorang kader diberhentikan pertama (karena) melanggar AD/ART, kemudian menjadi anggota partai lain, melanggar keputusan rapimnas dan munas. Jadi pelanggaran mereka jelas sekali karena menolak munas,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, nama-nama yang dipecat itu karena terlibat dalam pembentukan presidium dan menolak hasil rapimnas terkait dengan penyelenggaraan munas. Alasan lain dari pemecatan itu karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan citra negatif terhadap partai.

”Jadi semua yang di presidium (penyelamat partai) sudah diberhentikan. Sudah tadi di forum kecuali Poempida Hidayatullah karena dia meminta (maaf) melalui Mahkamah Partai,” katanya. Alasan lain adalah Poempida tidak mengajukan gugatan atas teguran Partai Golkar yang dilayangkan kepadanya. Hal ini tentu berbeda dengan Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. Nurdin menambahkan, nama-nama yang dipecat tersebut secara otomatis akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

Nantinya Mahkamah Partai Golkar akan membuat surat kepada pimpinan munas bahwa nama-nama tersebut telah melanggar beberapa hal dan telah diputuskan dalam munas. Sementara pemecatan Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid karena telah diusulkan oleh mahkamah partai.

”Sanksi kepada anggota melanggar sehubungan dengan tindakan anggota yang indisipliner, maka Mahkamah Partai mengusulkan Agus Gumiwang dan Nusron Wahid dipecat karena putusan pengadilan menolak gugatan keduanya dan mengembalikan ke DPP Golkar,” katanya. Selain itu, munas juga memutuskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan akan membentuk koalisi tersebut sampai ke daerah-daerah. Saat ini baru tiga daerah yang telah membentuk KMP, yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

”Pembentukan KMP dan KIH merupakan anugerah bagi politik Indonesia di mana ada dua tenda besar, yakni satu kekuatan parpol pendukung pemerintah dan satu kekuatan partai politik penyeimbang. Paling tidak akan bertahan hingga lima tahun ke depan. Golkar dan KMP harmonis, tidak ada kebijakan strategis yang diputuskan sendiri, melainkan secara bersama-sama,” jelasnya.

Nurdin menambahkan, keputusan munas lainnya adalah menolak Perppu No 1 tentang Pilkada. Kemudian merevisi UU MD3 untuk berlaku di seluruh Indonesia serta melakukan amendemen UU Pemilu agar pemilihan legislatif (pileg) berlangsung dengan proporsional tertutup.

”Keputusan munas yang terakhir adalah menerima LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) DPP Partai Golkar masa bakti 2009-2014 secara bulat tanpa catatan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, dua orang yang diberhentikan DPP Golkar tersebut telah mendapat keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”Tidak ada satu pun yang membantah dan menolak pemecatan terhadap Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid,” katanya.

Mengenai persoalan Poempida Hidayatullah, kata ARB, hal itu akan dibahas setelah munas selesai digelar karena yang bersangkutan telah menyatakan penyesalannya. Poempida juga meminta Mahkamah Partai mengizinkan agar dirinya diterima kembali dan tetap menjadi kader Partai Golkar. Mantan Menko Kesra itu berjanji, struktur kepengurusannya akan diisi sebagian besar oleh anak-anak muda Golkar. Mereka akan menempati posisi strategis seperti wakil ketua umum dan ketua-ketua.

”Tugas saya dan Pak Akbar mengantarkan generasi muda yang militan, berani, dan akademis untuk nanti jadi pimpinan Partai Golkar masa depan. Kita harapkan mereka menjadi pemimpin bangsa. Jadi 70% akan diisi generasi muda dan 30% senior dan 30% lainnya harus diisi oleh wanita,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Partai Golkar juga akan mengajak para purnawirawan (TNI/Polri) untuk ikut terlibat bersama-sama dengan generasi muda dalam mengembangkan dan memajukan partai tersebut. Senada, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pemecatan kepada para kader tersebut semata- mata untuk menjaga kesatuan dan persatuan partai. ”Sebab mereka bisa memecah belah partai,” paparnya.

Upaya Pembelokan Gagal

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menegaskan upaya beberapa orang untuk membawa Golkar dari sebagai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) untuk berbelok ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah gagal total. ”Maka (sekarang) bersih sudah. Ini adalah eksperimen pertama PG (Partai Golkar),” kata Fadel Muhammad di sela-sela Munas IX Golkar tadi malam.

Sebelumnya, dalam pemandangan umum, DPD-DPD I seluruhnya menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban ARB dan mendukungnya kembali sebagai satu-satunya calon ketua umum DPP Golkar 2014-2019. ”Saya kira sudah tidak ada yang mengganggu (Golkar) lagi,” kata Fadel.

Ketika ditanya siapa yang telah berusaha mencampuri Munas IX Golkar, Fadel mengatakan, ”Ada orang-orang yang mengatasnamakan Jusuf Kalla (Wakil Presiden Jusuf Kalla) meskipun kita tidak tahu persis. Tapi bukti berseliweran.” Menurut Fadel, secara informal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pesan ke ARB bahwa tidak akan mencampuri Munas IX Golkar.

”Dan buktinya, pemerintah mengamankan munas dengan baik. Kapolda sampai tidak hadir pada apel di Semarang yang dihadiri Presiden Jokowi,” kata Fadel. Dia juga menjelaskan PDIP telah memberitahukan mereka tidak ikut campur. Adapun partai di lingkungan KMP memberikan dukungan.

Sucipto/ ant