Kontras Sebut Kasus Munir Muncul di Era PDIP Berkuasa
Minggu, 30 November 2014 - 18:01 WIB
Kontras Sebut Kasus Munir Muncul di Era PDIP Berkuasa
A
A
A
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, terjadi saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang berkuasa.
"Kasus (Munir) ini terjadi pada pilpres putaran kedua pada September 2004, pada waktu itu Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) masih menjadi presiden, Hendropriyono masih menjadi kepala BIN (Badan Intelijen Negara)," ujar Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro, di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2014).
Dia mengatakan, bukti di pengadilan persidangan Pollycarpus Budihari Prijanto, sudah mengarah pada keterlibatan oknum BIN, yang di dalamnya termasuk mantan kepala BIN saat itu Hedropriyono.
Hal itu dibuktikan oleh surat tugas yang diakui Pollycarpus ketika menjadi terdakwa, bahwa terdapat penugasan dari BIN untuk Pollycarpus ke kantor Garuda. Meskipun belakangan, surat itu dinyatakan hilang.
"Nah kemudian dari situ sudah tidak bisa dipungkiri lagi ada sosok yang terlibat salah satunya Pak Hendropriyono, setidak-tidaknya dia mengetahui kalau BIN mengeluarkan surat untuk Garuda," ungkapnya.
Kemudian dengan adanya pembebasan bersyarat Pollycarpus sebagai terpidana pembunuh Munir saat ini, menurut Chris makin terlihat kasus ini muncul di era PDIP sedang berkuasa.
"Nah Pak Hendropiryono dengan PDIP dekat dengan Ibu Mega, dan belakangan dia menjadi timnya Jokowi. Maka sulit dihindari untuk kemudian mengarah kepada PDIP, mengapa ketika peristiwa ini terjadi ada di era PDIP," tuturnya.
"Kemudian Pollycarpus bebas juga di era PDIP, padahal Pollycarpus itu bisa bebas dua tahun yang lalu karena sudah menjalani enam tahun, ini diakui sendiri oleh kuasa hukum Pollycarpus," tandasnya.
"Kasus (Munir) ini terjadi pada pilpres putaran kedua pada September 2004, pada waktu itu Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) masih menjadi presiden, Hendropriyono masih menjadi kepala BIN (Badan Intelijen Negara)," ujar Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro, di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2014).
Dia mengatakan, bukti di pengadilan persidangan Pollycarpus Budihari Prijanto, sudah mengarah pada keterlibatan oknum BIN, yang di dalamnya termasuk mantan kepala BIN saat itu Hedropriyono.
Hal itu dibuktikan oleh surat tugas yang diakui Pollycarpus ketika menjadi terdakwa, bahwa terdapat penugasan dari BIN untuk Pollycarpus ke kantor Garuda. Meskipun belakangan, surat itu dinyatakan hilang.
"Nah kemudian dari situ sudah tidak bisa dipungkiri lagi ada sosok yang terlibat salah satunya Pak Hendropriyono, setidak-tidaknya dia mengetahui kalau BIN mengeluarkan surat untuk Garuda," ungkapnya.
Kemudian dengan adanya pembebasan bersyarat Pollycarpus sebagai terpidana pembunuh Munir saat ini, menurut Chris makin terlihat kasus ini muncul di era PDIP sedang berkuasa.
"Nah Pak Hendropiryono dengan PDIP dekat dengan Ibu Mega, dan belakangan dia menjadi timnya Jokowi. Maka sulit dihindari untuk kemudian mengarah kepada PDIP, mengapa ketika peristiwa ini terjadi ada di era PDIP," tuturnya.
"Kemudian Pollycarpus bebas juga di era PDIP, padahal Pollycarpus itu bisa bebas dua tahun yang lalu karena sudah menjalani enam tahun, ini diakui sendiri oleh kuasa hukum Pollycarpus," tandasnya.
(maf)
