Pengamat: Polri Modern Idealnya di Bawah Otoritas Sipil

JAKARTA - Usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu agar Polri sebaiknya berada di bawah Kementerian Pertahanan dinilai sebagian pihak tidak sesuai semangat reformasi. Sebab, Polri akan kembali berorientasi militer.

Pengamat Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, prinsipnya kepolisian modern dan profesional adalah institusi Polri berada di bawah otoritas sipil. Namun, lanjutnya, hal lain juga harus diperhatikan misalnya soal sejarah dan kiprah kepolisian dalam perjuangan bangsa.

"Sehingga memosisikan Polri di bawah kementerian adalah hanya salah satu opsi saja dari sejumlah opsi tersebut," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (30/11/2014).

Muradi menekankan, posisi Polri saat ini adalah terbaik dari opsi yang diajukan oleh Menhan. Akan tetapi, dengan penekanan pada tiga hal yakni peningkatan kualitas kepemimpinan Polri dan TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit dan personel, serta pemokusan pada tugas, peran dan fungsi masing-masing.

"Di manapun posisi Polri akan tetap dihantui oleh kemungkinan Polri menjadi alat politik selama aturannya membuka ruang untuk hal tersebut. Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga agar Polri tetap bervisi untuk NKRI maka hal tersebut bisa diminimalisir," jelasnya.

Menurutnya, salah satu langkah memperkuat hal tersebut adalah agar Presiden memilih pemimpin Polri yang berintegritas kuat untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

"Sehingga menjadi tidak penting lagi ditegaskan bahwa pergeseran pemosisian Polri akan berkorelasi pada membaiknya hubungan TNI-Polri atau kontrol atas keduanya lebih efektif, apabila tidak disertai dengan perbaikan kualitas kepemimpinan, peningkatan kesejahteraan personel dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk hal-hal yang terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.