Jokowi Akan Buka Munas IX Partai Golkar di Bali
Sabtu, 29 November 2014 - 06:20 WIB
Jokowi Akan Buka Munas IX Partai Golkar di Bali
A
A
A
SURABAYA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada 30 November 2014, rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepastian itu disampaikan oleh Koordinator Persidangan Munas IX Golkar Ridwan Hisjam.
"Presiden Jokowi diundang, dan rencananya Munas akan dibuka oleh Presiden," kata Ridwan di Surabaya, Jumat (28/11/2014).
Dia menyatakan, hingga saat ini tidak ada masalah terkait perizinan Munas tersebut. Pasalnya tidak ada perizinan ke pihak kepolisian, melainkan hanya sebatas pemberitahuan berdasarkan Juklak Kapolri tahun 2009.
Makanya dalam setiap acara organisai selama masih di dalam arena, polisi tidak punya kewenangan. Makanya tidak heran jika ketika ada ricuh saat acara organisasi oleh polisi dibiarkan, karena memang masih diarena organiasi.
"Polisi bertanggungjawab di luar. Tidak ada urusannya dengan perizinan," tukasnya.
Sedangkan, kepastian tempat tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jogyakarta, pada 19 November 2014 lalu.
"Yang meminta 2015 dari rapat pleno tersebut hanya empat organiasai, yakni Kosgoro, MKGR, AMPI dan MDI. Selebihnya sepakat digelar pada 30 November," jelasnya.
Untuk tempat, dari rapat tersebut muncul tiga opsi, yakni di Bandung, Surabaya, dan Bali. Sebelumnya, ada opsi Bandung, yakni di Jalan Sudirman, di Hotel Grand Sudirman. Namun dianggap kurang representatif untuk penyelenggaraa Munas.
Salah satunya adalah kondisi penginapan yang masih membutuhkan transportasi untuk rapat-rapat bagi peserta Munas.
Kemudian opsi Surabaya. Tepatnya di Ballroom Dyandra Ekspo, Jalan Basuki Rahmat. Lagi-lagi kondisinya sama dengan Bandung. Tak hanya dua tempat tersebut rentan terjadi demonstrasi untuk menuntut penurunan harga BBM.
"Opsi terakhir di Nusa Dua, Bali itu yang digunakan," tukasnya.
"Presiden Jokowi diundang, dan rencananya Munas akan dibuka oleh Presiden," kata Ridwan di Surabaya, Jumat (28/11/2014).
Dia menyatakan, hingga saat ini tidak ada masalah terkait perizinan Munas tersebut. Pasalnya tidak ada perizinan ke pihak kepolisian, melainkan hanya sebatas pemberitahuan berdasarkan Juklak Kapolri tahun 2009.
Makanya dalam setiap acara organisai selama masih di dalam arena, polisi tidak punya kewenangan. Makanya tidak heran jika ketika ada ricuh saat acara organisasi oleh polisi dibiarkan, karena memang masih diarena organiasi.
"Polisi bertanggungjawab di luar. Tidak ada urusannya dengan perizinan," tukasnya.
Sedangkan, kepastian tempat tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jogyakarta, pada 19 November 2014 lalu.
"Yang meminta 2015 dari rapat pleno tersebut hanya empat organiasai, yakni Kosgoro, MKGR, AMPI dan MDI. Selebihnya sepakat digelar pada 30 November," jelasnya.
Untuk tempat, dari rapat tersebut muncul tiga opsi, yakni di Bandung, Surabaya, dan Bali. Sebelumnya, ada opsi Bandung, yakni di Jalan Sudirman, di Hotel Grand Sudirman. Namun dianggap kurang representatif untuk penyelenggaraa Munas.
Salah satunya adalah kondisi penginapan yang masih membutuhkan transportasi untuk rapat-rapat bagi peserta Munas.
Kemudian opsi Surabaya. Tepatnya di Ballroom Dyandra Ekspo, Jalan Basuki Rahmat. Lagi-lagi kondisinya sama dengan Bandung. Tak hanya dua tempat tersebut rentan terjadi demonstrasi untuk menuntut penurunan harga BBM.
"Opsi terakhir di Nusa Dua, Bali itu yang digunakan," tukasnya.
(san)
