Pemilu Thailand Ditunda hingga 2016

BANGKOK - Junta militer Thailand kemarin mengumumkan penundaan pemilu hingga 2016. Pengumuman itu setelah para pejabat militer berencana mencabut hukum militer secepatnya.

Penundaan itu akan menyebabkan kekhawatiran mitra internasional Thailand yang menekan agar demokrasi kembali hadir di Thailand. Perdana Menteri (PM) Prayuth Chanocha sebelumnya berjanji akan menggelar pemilu sekitar Oktober 2015 setelah penyusunan konstitusi baru selesai. Sedangkan Jenderal Prawit Wongsuwon, deputi PM dan menteri pertahanan, memastikan pemilu akan digelar pada 2016.

“Kita berpikir demikian,” katanya ketika ditanya reporter apakah pemilu akan dilaksanakan pada 2016. “Jika konstitusi siap, pemilu akan dilaksanakan saat itu,” imbuhnya dikutip AFP. Prawit mengungkapkan, saat ini banyak elemen yang menentang Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, nama junta militer Thailand.

Dia meminta rakyat Thailand mengerti kenapa pemilu harus ditunda. “Kita tidak meminta lebih banyak. Hanya satu untuk menyelesaikan masalah masa lalu,” paparnya. Pernyataan Prawit itu terlontar setelah Menteri Keuangan Sommai Phasee mengungkapkan bahwa pengembalian sistem pemerintahan demokrasi sangat tidak realistis sebelum pertengahan 2016.

Prayuth sebelumnya memang memberi sinyal bahwa rencana pemilu pada 2015 mungkin bisaberubah.“Statusitu(darurat militer) masih diperlukan sebagai alat untuk menjaga keamanan,” ungkapnya. Prayuth memimpin kudeta militer pada 22 Mei 2014. Dia bersikeras bahwa kudeta dapat mengakhiri ketegangan politik yang menewaskan sekitar 30 orang.

Namun, banyak pihak menilai tindakan militer itu sebagai tindakan perebutan kekuasaan. PengawasHakAsasiManusia (HRW) mengungkapkan, Thailand telah jatuh pada jurang maut. “Enam bulan setelah kudeta, kritik dilarang, aktivitas politik diharamkan, media disensor, dan warga sipil diadili di pengadilan militer,” kritik HRW.

Andika hendra m