Fraksi PPP Dukung Interpelasi Jokowi
Fraksi PPP Dukung Interpelasi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dukungan interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin meluas. Kemarin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) ikut mendukung langkah DPR meminta penjelasan Jokowi soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Anggota FPPP yang menandatangani dukungan interpelasi ini sebanyak enam orang. Mereka adalah Epyardi Asda, Asep Maoshul Affandy, A Dimyati Natakusumah, Anas Thahir, A Fauzan Harun, dan Kartika Yudhisti. Di saat yang sama, dukungan anggota DPR dari fraksi lain juga terus bertambah.
Hingga hari ketiga penggalangan dukungan kemarin tercatat sudah ada 202 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan. Usulan interpelasi ini akan diserahkan ke pimpinan DPR siang kemarin. Namun, itu urung dilakukan karena para inisiator interpelasi menargetkan mendapatkan dukungan 327 anggota dari lima fraksi yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP).
Meski syarat pengajuan interpelasi sudah jauh lebih dari cukup, DPR ingin memberi kesempatan kepada anggota yang belum sempat bertanda tangan. Ketua FPPP Epyardi Asda mendukung usulan interpelasi karena merasa terpanggil setelah melihat rakyat di tingkat bawah mengalami beban berat akibat kenaikan harga BBM.
”Di daerah pemilihan saya diSumatera Barat terjadi demo besar-besaran tolak kenaikan BBM. Orang tua juga banyak yang menjerit karena akhir tahun ini anaknya perlu biaya sekolah. Artinya, masyarakat tidak puas. Itu antara lain yang mendasari sehingga saya ingin bertanya ke Presiden,” ujarnya kemarin.
Sebagai ketua fraksi Epyardi mengaku membebaskan anggota fraksinya untuk menggunakan hak konstitusionalnya masing-masing. ”Saya menggunakan hak saya karena melihat rakyat di daerah saya menderita. Bagi yang tidak mau, tidak apa-apa, sudah, silakan saja,” ujarnya.
Salah satu inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Misbakhun menyambut baik dukungan dari sebagian anggota FPPP tersebut. Dengan masuknya PPP maka sudah ada lima fraksi yang bertanda tangan. Sebelumnya, dukungan interpelasi ini digalang oleh anggota FPG, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Gerindra.
Dukungan interpelasi ini mengalir deras dari hari ke hari. Pada hari pertama sejak resmi digulirkan pada Senin (24/11), jumlah anggota yang mendukung baru 18 orang. Memasuki hari kedua pada Selasa (25/11), dukungan mencapai 157. Jumlah 202 tanda tangan kemarin dipastikan akan bertambah hari ini.
”Kami akan terus berusaha untuk menambah jumlah dukungan anggota,” kata mantan politikus PKS ini. Misbakhun menjelaskan, mengapa diperlukan lebih banyak anggota DPR yang bertanda tangan karena untuk menunjukkan bahwa persoalan kenaikan BBM ini memang ditolak mayoritas anggota DPR yang merupakan representasi rakyat dari seluruh daerah di Indonesia.
Sementara itu, inisiator interpelasi dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan, fraksinya membebaskan anggotanya untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya. ”Gerindra hari ini 62 orang bertanda tangan dari 73 anggota. Fraksi Gerindra tidak atas nama fraksi dan partai, lebih bersifat individual,” katanya di kesempatan yang sama.
Ditemui terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Saan Mustopa mengatakan, hingga kemarin fraksinya belum memutuskan akan mendukung usulan interpelasi atau tidak karena belum ada instruksi dari pimpinan fraksi. ”Belum, belum, kami masih sedang menelaah mengenai penggunaan hak ini,” kata Saan di Gedung DPR.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, interpelasi merupakan alat politik DPR yang konstitusional dalam rangka mendorong pemerintah yang responsif, akuntabel, dan transparan. ”Bagus itu (interpelasi), patut disegerakan. Harus dipertanyakan apa pertimbangan Presiden menaikkan harga BBM. Langkah itu telah ditunggu-tunggu rakyat,” kata Margarito kemarin.
Kiswondari/Sindonews
Anggota FPPP yang menandatangani dukungan interpelasi ini sebanyak enam orang. Mereka adalah Epyardi Asda, Asep Maoshul Affandy, A Dimyati Natakusumah, Anas Thahir, A Fauzan Harun, dan Kartika Yudhisti. Di saat yang sama, dukungan anggota DPR dari fraksi lain juga terus bertambah.
Hingga hari ketiga penggalangan dukungan kemarin tercatat sudah ada 202 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan. Usulan interpelasi ini akan diserahkan ke pimpinan DPR siang kemarin. Namun, itu urung dilakukan karena para inisiator interpelasi menargetkan mendapatkan dukungan 327 anggota dari lima fraksi yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP).
Meski syarat pengajuan interpelasi sudah jauh lebih dari cukup, DPR ingin memberi kesempatan kepada anggota yang belum sempat bertanda tangan. Ketua FPPP Epyardi Asda mendukung usulan interpelasi karena merasa terpanggil setelah melihat rakyat di tingkat bawah mengalami beban berat akibat kenaikan harga BBM.
”Di daerah pemilihan saya diSumatera Barat terjadi demo besar-besaran tolak kenaikan BBM. Orang tua juga banyak yang menjerit karena akhir tahun ini anaknya perlu biaya sekolah. Artinya, masyarakat tidak puas. Itu antara lain yang mendasari sehingga saya ingin bertanya ke Presiden,” ujarnya kemarin.
Sebagai ketua fraksi Epyardi mengaku membebaskan anggota fraksinya untuk menggunakan hak konstitusionalnya masing-masing. ”Saya menggunakan hak saya karena melihat rakyat di daerah saya menderita. Bagi yang tidak mau, tidak apa-apa, sudah, silakan saja,” ujarnya.
Salah satu inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Misbakhun menyambut baik dukungan dari sebagian anggota FPPP tersebut. Dengan masuknya PPP maka sudah ada lima fraksi yang bertanda tangan. Sebelumnya, dukungan interpelasi ini digalang oleh anggota FPG, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Gerindra.
Dukungan interpelasi ini mengalir deras dari hari ke hari. Pada hari pertama sejak resmi digulirkan pada Senin (24/11), jumlah anggota yang mendukung baru 18 orang. Memasuki hari kedua pada Selasa (25/11), dukungan mencapai 157. Jumlah 202 tanda tangan kemarin dipastikan akan bertambah hari ini.
”Kami akan terus berusaha untuk menambah jumlah dukungan anggota,” kata mantan politikus PKS ini. Misbakhun menjelaskan, mengapa diperlukan lebih banyak anggota DPR yang bertanda tangan karena untuk menunjukkan bahwa persoalan kenaikan BBM ini memang ditolak mayoritas anggota DPR yang merupakan representasi rakyat dari seluruh daerah di Indonesia.
Sementara itu, inisiator interpelasi dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan, fraksinya membebaskan anggotanya untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya. ”Gerindra hari ini 62 orang bertanda tangan dari 73 anggota. Fraksi Gerindra tidak atas nama fraksi dan partai, lebih bersifat individual,” katanya di kesempatan yang sama.
Ditemui terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Saan Mustopa mengatakan, hingga kemarin fraksinya belum memutuskan akan mendukung usulan interpelasi atau tidak karena belum ada instruksi dari pimpinan fraksi. ”Belum, belum, kami masih sedang menelaah mengenai penggunaan hak ini,” kata Saan di Gedung DPR.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, interpelasi merupakan alat politik DPR yang konstitusional dalam rangka mendorong pemerintah yang responsif, akuntabel, dan transparan. ”Bagus itu (interpelasi), patut disegerakan. Harus dipertanyakan apa pertimbangan Presiden menaikkan harga BBM. Langkah itu telah ditunggu-tunggu rakyat,” kata Margarito kemarin.
Kiswondari/Sindonews
(bbg)
Explore More