Kementerian Pariwisata Sebaiknya Terpisah

Rabu, 26 November 2014 - 20:55 WIB
Kementerian Pariwisata...
Kementerian Pariwisata Sebaiknya Terpisah
A A A
JAKARTA - Indonesia memiliki banyak objek pariwisata dari wilayah sabang hingga merauke. Mulai yang terkenal hingga berpotensi menjad objek pariwisata.

Maka itu, Kementerian Pariwisata sebaiknya jangan digabung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Alasannya, masing-masing (pariwisata dan ekonomi kreatif) harus dikelola secara spesifik dan berkesinambungan.

Pariwisata lebih banyak pada objek kebendaan sedangkan ekonomi kreatif ada pada Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sebagai contoh di Jakarta saja ada banyak objek pariwisata, belum lagi di daerah-daerah lain," ujar praktisi hukum, Noviar Irianto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2014).

Dia mengingatkan, dalam menjaga objek pariwisata yang sudah ada diperlukan perhatian khusus pemerintah agar diminati para wisatawan. Lanjutnya, pemerintah juga wajib mengoptimalkan beberapa objek lain dipelosok Indonesia agar dapat dijadikan sebagai objek pariwisata.

"Karenanya menurut saya sudah tepat Pemerintahan Jokowi memfokuskan pariwisata dalam satu kementerian," jelasnya.
(kur)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
Infografis
5 Kementerian dengan...
5 Kementerian dengan Formasi Terbanyak di CPNS 2024
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved