Pembongkaran Barikade Berakhir Ricuh

HONG KONG - Operasi pembongkaran barikade pengunjuk rasa prodemokrasi oleh petugas keamanan Hong Kong di Mong Kok, kemarin, berakhir ricuh. Sedikitnya 10 pengunjuk rasa ditangkap.

Otoritas Hong Kong terpaksa melakukan pengamanan karena beberapa pengunjuk rasa disebut mengganggu jalannya operasi pembongkaran barikade. Padahal, operasi pembongkaran barikade awalnya berjalan lancar sebelum 100 pengunjuk rasa protes, menolak hengkang, dan menentang para petugas.

Akhir-akhir ini, “pembersihan” situs protes memantik kekecewaan sebagian para pengunjuk rasa, mengingat pemerintah tidak memberikan jawaban sesuai harapan. Para pengunjuk rasa tak jarang bentrok dengan polisi hingga ada yang terluka. Beberapa dari mereka juga ada yang ditangkap dan diangkut mobil van.

Peristiwa bentrok dan kekerasan merupakan konsekuensi dari keputusan pengadilan Hong Kong yang ingin membuka kembali wilayah bisnis di area yang diduduki pengunjuk rasa. Di Mong Kok misalnya. Industri ritel, restoran, dan hiburan sedikit terganggu karena para pengunjuk rasa memasang tenda dan barikade.

Pemerintah terus menurunkan petugas keamanan untuk menormalkan kembali ekonomi Hong Kong. Ribuan polisi terus terjun ke lapangan untuk membuka akses lalu lintas, salah satunya di Argyle Street. Di sana polisi berhadapan dengan beberapa pengunjuk rasa penentang sehingga terpaksa mengambil tindakan tegas.

Beberapa pengunjuk rasa juga ada yang meminta waktu tambahan kepada petugas keamanan untuk membongkar tenda. Namun, beberapa pengunjuk rasa yang enggan hengkang tidak sempat berkemas. Akibatnya, ketika petugas keamanan tetap menjalankan operasi pembongkaran, banyak barang yang tergeletak.

“Sekalipun mereka membersihkan tempat ini, semangat kami untuk berjuang mempertahankan kebebasan universal tidak akan berubah. Ini hanya akan menginspirasi masyarakat untuk memikirkan cara yang lain dalam melanjutkan pergerakan ini,” ujar pengunjuk rasa, Ken Chu, sambil memakai helm dan masker, dikutip Reuters.

Ketua Eksekutif Hong Kong Leung Chun Ying mendesak pengunjuk rasa untuk pulang setelah melabeli tindakan protes tersebut ilegal. Saat ini sekitar seribu pengunjuk rasa masih berkemah dan berdemo di dekat Nathan Road, setelah sebelumnya jumlahnya mencapai sepuluh ribu. Nathan Road juga akan “dibersihkan” pekan ini.

Aksi unjuk rasa ini sendiri sudah dilakukan sejak awal Oktober silam. Para pengunjuk rasa yang dimotori para pemuda ini menuntut adanya pemilihan umum yang lebih demokratis pada pemilu 2017 mendatang, dan meminta Beijing untuk memilih warga asli Hong Kong sebagai pemimpin Hong Kong. China menolak permintaan tersebut dan menegaskan bahwa kandidat pemimpin Hong Kong hanya akan dipilih oleh Komite Beijing.

Komite itu sendiri hanya akan menunjuk kandidat yang pro-Beijing, yang mana keputusan dinilai tidak mewakili keinginan Hong Kong. Pasalnya, pemimpin pilihan komite dapat dipastikan tidak memihak kepentingan Hong Kong. Saat ini kepala eksekutif setiap wilayah dipilih oleh komite pemilihan dengan 1.200 anggota. Pada awal masa demonstrasi, jumlah pengunjuk rasa mencapai puluhan ribu.

Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjuk rasa menyusut menjadi hanya ratusan. Hal ini tak lepas dari upaya kompromi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengunjuk rasa yang dikabarkan mengalami sedikit kemajuan. Pihak kontrademokrasi juga berperan dalam penyusutan jumlah demonstran ini.

Mereka yang notabene pemilik usaha merasa rugi dengan demonstrasi yang kerap mengganggu aktivitas bisnis mereka. Bentrok antara para pro dan kontra juga kerap terlihat dalam beberapa unjuk rasa yang mengakibatkan munculnya rasa antisipasi terhadap pengunjuk rasa.

Dalam sebuah survei acak yang dilakukan oleh University of Hong Kong, 83% dari 513 orang menyetujui unjuk rasa prodemokrasi harus dihentikan delapan minggu setelah protes pertama dilakukan. Sementara 13% sisanya mengatakan protes harus terus dilakukan hingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Muh shamil/Rini agustina