Menko Polhukam Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali

JAKARTA - Menko Polhukam Tedjo Edi Purdijatno meminta Mabes Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, di Nusa Dua, Bali pada 30 November.

"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali," kata Menko Polhukam lewat siaran pers, Selasa 25 November 2014.

"Yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar di Bali," imbuhnya.

Menko Polhukam menyoroti rencana pelaksanaan Munas ke IX Partai Golkar di Bali. Menurut Tedjo, rencananya munas diselenggarakan pada Januari 2015 mendatang.

"Dalam Rakernas Partai Golkar di Kota Yogyakarta diputuskan sepihak oleh Ketua Partai Golkar untuk memajukan penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar pada 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali," katanya

Pada Rapat Pleno Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, kata Tedjo, telah terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan munas di Bali yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.

Menko Polhukam juga meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas tersebut. Pertimbangannya, karena pada akhir 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Kemudian, dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional.

Kondisi tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.

"Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," ucapnya.