Sempat Ricuh, Rapimnas Golkar Tetap Digelar 30 November
Rabu, 26 November 2014 - 08:02 WIB
Sempat Ricuh, Rapimnas Golkar Tetap Digelar 30 November
A
A
A
JAKARTA - Meski sempat terjadi bentrok fisik antara kedua massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Partai Golkar memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) IX tetap dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga, yang diberikan amanat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk menutup rapat pleno DPP Partai Golkar yang sempat tertunda karena terjadi kericuhan.
"Kita akan menjalankan hasil rapimnas ke 7 di Yogyakarta, dan dengan ini saya menutup rapat," ujarnya seraya meninggalkan ruang rapat, di Slipi, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham. Menurutnya, rapat pleno sudah selesai dan sudah ada keputusan tetap.
"Keputusan tadi itu siap melaksanakan dan mengamankan keputusan rapimnas, bahwa pelaksanaan munas di Bali pada 30 November," ujarnya.
Menurut Idrus, keputusan rapimnas wajib dilaksanakan oleh pengurus DPP sebab dalam Partai Golkar ada hirarki dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan yang tertinggi adalah munas, kemudian di bawah munas ada rapimnas dan terakhir adalah rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Keputusan rapimnas wajib dilaksanakan oleh DPP, kalau tidak, ini melanggar dan bisa dijadikan alasan mengganti pimpinan semaunya," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tjitjip Syarief Soetardjo mengatakan, hasil keputusan rapat pleno yang dibacakan Waketum Partai Golkar Theo L Sambuaga bahwa pihaknya tetap melaksanakan munas sesuai dengan keputusan rapimnas yang lalu.
"Tadi diputuskan, melaksanakan apa yang sudah diputuskan pada rapimnas yang lalu, jadi ya tetap tanggal 30 November," jelasnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga, yang diberikan amanat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk menutup rapat pleno DPP Partai Golkar yang sempat tertunda karena terjadi kericuhan.
"Kita akan menjalankan hasil rapimnas ke 7 di Yogyakarta, dan dengan ini saya menutup rapat," ujarnya seraya meninggalkan ruang rapat, di Slipi, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham. Menurutnya, rapat pleno sudah selesai dan sudah ada keputusan tetap.
"Keputusan tadi itu siap melaksanakan dan mengamankan keputusan rapimnas, bahwa pelaksanaan munas di Bali pada 30 November," ujarnya.
Menurut Idrus, keputusan rapimnas wajib dilaksanakan oleh pengurus DPP sebab dalam Partai Golkar ada hirarki dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan yang tertinggi adalah munas, kemudian di bawah munas ada rapimnas dan terakhir adalah rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Keputusan rapimnas wajib dilaksanakan oleh DPP, kalau tidak, ini melanggar dan bisa dijadikan alasan mengganti pimpinan semaunya," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tjitjip Syarief Soetardjo mengatakan, hasil keputusan rapat pleno yang dibacakan Waketum Partai Golkar Theo L Sambuaga bahwa pihaknya tetap melaksanakan munas sesuai dengan keputusan rapimnas yang lalu.
"Tadi diputuskan, melaksanakan apa yang sudah diputuskan pada rapimnas yang lalu, jadi ya tetap tanggal 30 November," jelasnya.
(maf)
