Transmigrasi Dipercaya Lebih Berkembang di Kementerian Desa
Transmigrasi Dipercaya Lebih Berkembang di Kementerian Desa
A
A
A
JAKARTA - Program transmigrasi diyakini akan lebih maju di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya karena program transmigrasi juga akan ditopang dengan anggaran desa.
Kementerian Desa, sebelumnya bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu akan menikmati
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Jamaluddien Malik mengatakan, efek penggabungan transmigrasi ke kementerian baru bagus untuk pengembangan kawasan.
Misalnya, lanjut dia, transmigrasi sebagai kawasan perdesaan akan menerima anggaran desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut dia, kawasan transmigrasi yang mendapatkan dana desa harus menunggu lima tahun.
"Kawasan transmigrasi setelah lima tahun diserahkan ke desa masing-masing. Tidak seperti sekarang yang sudah diterimakan tapi Tidak dijadikan desa," tutur Jamaluddien usai penandatanganan nota kesepahaman bidang Ketransmigrasian antara Gubernur Kaltara, Gubernur DIY dan Gubernur Jatim di Balai Kepatihan Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut dia, masalah anggaran yang terlalu rendah untuk pengembangan transmigrasi juga dapat terselesaikan.
Selama ini, kata dia, anggaran untuk transmigrasi hanya Rp1,5 triliun. Padahal idealnya transmigrasi membutuhkan Rp3 triliun-4 triliun pertahun.
Dia menyebutkan, pemerintah baru ini berambisi untuk memberangkatkan 10.000 kepala keluarga transmigran pertahunnya.
Namun jika tidak ada kebijakan anggaran baru maka hanya mampu memberangkatkan 3.000 kepala keluarga (KK) seperti tahun sebelumnya.
Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, transmigrasi membawa arti penting bagi masyarakat.
Transmigrasi, kata dia, tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi namun juga memberi solusi kepadatan penduduk khususnya di pulau Jawa. Transmigrasi juga menjadi alat transformasi dan akulturasi budaya.
"Transmigrasi tidak hanya bermotifkan ekonomi saja tetapi juga ikut mendukung pelestarian budaya setempat dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya.
Kementerian Desa, sebelumnya bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu akan menikmati
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Jamaluddien Malik mengatakan, efek penggabungan transmigrasi ke kementerian baru bagus untuk pengembangan kawasan.
Misalnya, lanjut dia, transmigrasi sebagai kawasan perdesaan akan menerima anggaran desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut dia, kawasan transmigrasi yang mendapatkan dana desa harus menunggu lima tahun.
"Kawasan transmigrasi setelah lima tahun diserahkan ke desa masing-masing. Tidak seperti sekarang yang sudah diterimakan tapi Tidak dijadikan desa," tutur Jamaluddien usai penandatanganan nota kesepahaman bidang Ketransmigrasian antara Gubernur Kaltara, Gubernur DIY dan Gubernur Jatim di Balai Kepatihan Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut dia, masalah anggaran yang terlalu rendah untuk pengembangan transmigrasi juga dapat terselesaikan.
Selama ini, kata dia, anggaran untuk transmigrasi hanya Rp1,5 triliun. Padahal idealnya transmigrasi membutuhkan Rp3 triliun-4 triliun pertahun.
Dia menyebutkan, pemerintah baru ini berambisi untuk memberangkatkan 10.000 kepala keluarga transmigran pertahunnya.
Namun jika tidak ada kebijakan anggaran baru maka hanya mampu memberangkatkan 3.000 kepala keluarga (KK) seperti tahun sebelumnya.
Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, transmigrasi membawa arti penting bagi masyarakat.
Transmigrasi, kata dia, tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi namun juga memberi solusi kepadatan penduduk khususnya di pulau Jawa. Transmigrasi juga menjadi alat transformasi dan akulturasi budaya.
"Transmigrasi tidak hanya bermotifkan ekonomi saja tetapi juga ikut mendukung pelestarian budaya setempat dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya.
(dam)
Explore More