Jokowi Sebut Setiap Provinsi Tak Harus Dijatah Rp1 T
Senin, 24 November 2014 - 16:17 WIB
Jokowi Sebut Setiap Provinsi Tak Harus Dijatah Rp1 T
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) soal dana Rp1 triliun tiap provinsi untuk ketahanan pangan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setiap provinsi tidak harus Rp1 triliun tapi harus berdasarkan data setiap provinsi, sehingga bantuan dari pemerintah pusat menyesuaikan.
"Tidak harus satu provinsi Rp1 triliun. Hitung-hitungannya ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Jokowi sendiri mengaku pertemuan hari ini untuk mensingkronisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengenai permintaan para gubernur masih dihitung oleh Menteri Keungan.
"Semuanya masih dihitung oleh Menkeu (Menteri Keuangan). Seperti ini yang terus kita komunikasikan," ucap Jokowi.
Bahkan Jokowi melakukan pemotongan sejumlah anggaran yang diklaim sebagai efisiensi.
"Saya beri catatan anggaran dinas dan anggaran rapat Rp41 triliun. Saya perintahkan untuk potong Rp25 triliun. Cukup Rp25 triliun," pungkasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setiap provinsi tidak harus Rp1 triliun tapi harus berdasarkan data setiap provinsi, sehingga bantuan dari pemerintah pusat menyesuaikan.
"Tidak harus satu provinsi Rp1 triliun. Hitung-hitungannya ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Jokowi sendiri mengaku pertemuan hari ini untuk mensingkronisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengenai permintaan para gubernur masih dihitung oleh Menteri Keungan.
"Semuanya masih dihitung oleh Menkeu (Menteri Keuangan). Seperti ini yang terus kita komunikasikan," ucap Jokowi.
Bahkan Jokowi melakukan pemotongan sejumlah anggaran yang diklaim sebagai efisiensi.
"Saya beri catatan anggaran dinas dan anggaran rapat Rp41 triliun. Saya perintahkan untuk potong Rp25 triliun. Cukup Rp25 triliun," pungkasnya.
(maf)
