APPSI Ingin Presiden Beri Solusi Terhadap Masalah di Daerah
A
A
A
BOGOR - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan beberapa hal penting, saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.
Syahrul mengatakan, APPSI setiap menggelar rapat banyak mengeluarkan rekomendasi, bahkan banyak program yang telah dilaksanakan.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu tidak menampik bahwa pemerintah daerah (pemda) merupakan penunjang bagi pemerintah pusat.
"Gubernur adalah wakil presiden di daerah, kami berharap pembaruan," kata Syahrul di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/2014).
Syahrul mengatakan, gubernur merupakan pejabat derah yang melekat pada presiden dan tangung jawab terhadap pemerintah. Dia berharap Presiden Jokowi memberi masukan terhadap APPSI.
"Masukan antar gubernur adalah yang kami harapkan dan masukan dari presiden menjadi second opinion dari masalah yang ada. Seandainya kami bisa berandai-andai ini adalah partai presiden terbesar. Bahwa gubernur adalah pimpinan partai di daerah," tegas Syahrul.
Tidak hanya itu, asosiasi ini juga sepakat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, para Gubernur merasa kehilangan wibawa ketika disorot media padahal belum tentu bersalah.
"Kami berharap, tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan," tegasnya.
Syahrul mengatakan, APPSI setiap menggelar rapat banyak mengeluarkan rekomendasi, bahkan banyak program yang telah dilaksanakan.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu tidak menampik bahwa pemerintah daerah (pemda) merupakan penunjang bagi pemerintah pusat.
"Gubernur adalah wakil presiden di daerah, kami berharap pembaruan," kata Syahrul di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/2014).
Syahrul mengatakan, gubernur merupakan pejabat derah yang melekat pada presiden dan tangung jawab terhadap pemerintah. Dia berharap Presiden Jokowi memberi masukan terhadap APPSI.
"Masukan antar gubernur adalah yang kami harapkan dan masukan dari presiden menjadi second opinion dari masalah yang ada. Seandainya kami bisa berandai-andai ini adalah partai presiden terbesar. Bahwa gubernur adalah pimpinan partai di daerah," tegas Syahrul.
Tidak hanya itu, asosiasi ini juga sepakat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, para Gubernur merasa kehilangan wibawa ketika disorot media padahal belum tentu bersalah.
"Kami berharap, tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan," tegasnya.
(maf)