Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Pilih Jaksa Agung Seorang Politikus
Minggu, 23 November 2014 - 16:59 WIB
Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Pilih Jaksa Agung Seorang Politikus
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menjelaskan ke publik alasan memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang berlatar belakang politikus Partai Nasdem.
Indonesian Intitute for Development and Democrazy, Arif Susanto meragukan Prasetyo mampu bersikap independen dalam menuntaskan kasus hukum. Bahkan Arif khawatir Prasetyo mengalami konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, karena latar belakangnya seorang politikus partai.
"Kita minta supaya ada alasan yang nyata mengapa Prasetyo dianggap layak. Tidak ada alasan yang masuk akal dibanding berpengalaman," ujar Arif di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Nomor 7 Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2014).
Pada kesempatan itu, dia juga mempertanyakan keseriusan Prasetyo menuntaskan kasus yang diduga melibatkan petinggi Partai Nasdem. "Apakah ini akan dipush terus di pengadilan? Saya khawatir akan ada conflict of interest yang dialaminya sebagai jaksa," tandasnya.
Arif juga meragukan masa depan hukum di Indonesia akan lebih baik, karena Prasetyo terpilih tanpa didahului proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Apalagi, lanjut Arif sebagian besar karir Prasetyo dihabiskan di zaman Orde Baru. "Apakah dia bersih dari jual beli perkara? Saya meragukan," cetusnya.
Indonesian Intitute for Development and Democrazy, Arif Susanto meragukan Prasetyo mampu bersikap independen dalam menuntaskan kasus hukum. Bahkan Arif khawatir Prasetyo mengalami konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, karena latar belakangnya seorang politikus partai.
"Kita minta supaya ada alasan yang nyata mengapa Prasetyo dianggap layak. Tidak ada alasan yang masuk akal dibanding berpengalaman," ujar Arif di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Nomor 7 Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2014).
Pada kesempatan itu, dia juga mempertanyakan keseriusan Prasetyo menuntaskan kasus yang diduga melibatkan petinggi Partai Nasdem. "Apakah ini akan dipush terus di pengadilan? Saya khawatir akan ada conflict of interest yang dialaminya sebagai jaksa," tandasnya.
Arif juga meragukan masa depan hukum di Indonesia akan lebih baik, karena Prasetyo terpilih tanpa didahului proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Apalagi, lanjut Arif sebagian besar karir Prasetyo dihabiskan di zaman Orde Baru. "Apakah dia bersih dari jual beli perkara? Saya meragukan," cetusnya.
(kur)
