Buruh Blokade Jalan Daan Mogot

TANGERANG - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi pemicu ribuan buruh di Tangerang turun ke jalan. Mereka meminta upah buruh untuk segera disesuaikan.

Aksi buruh tersebut menyusul serentetan aksi para mahasiswa yang makin marak di sejumlah daerah yang menolak kenaikan harga BBM. Para buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja itu melakukan sweeping dengan mendatangi pabrik-pabrik yang berada di Jatiuwung, Kota Tangerang, kemarin.

Mereka bahkan berencana memblokade tol Tangerang-Jakarta. Para buruh yang sebagian besar kaum perempuan itu melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki menuju Kantor Wali Kota Tangerang. Saat menuju Kantor Wali Kota Tangerang, mereka melakukan aksi sweeping terhadap semua pabrik yang mereka lintasi.

Itu membuat aksi saling dorong dengan pihak keamanan pabrik. Koordinator aksi, Buchori, mengatakan, para buruh turun ke jalan dalam rangka menuntut upah minimum provinsi yang berakhir buntu tanpa kesepakatan.

“Malah pengusaha memberikan di bawah upah yang lama. Ini imbas dari kenaikan harga BBM. Terkait ada sweeping itu, kami menganggap pihak perusahaan yang awalnya sepakat unjuk rasa, tetapi mereka mengingkari janji sehingga dilakukan sweeping ,” katanya. Akibat aksi itu, Jalan Mohamad Toha macet total.

Kurang lebih sepanjang tiga kilometer kendaraan mengular. Setelah melakukan sweeping , ribuan buruh dari berbagai serikat melakukan blokade di perempatan Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Pemblokadean yang dilakukan sekitar dua jam tersebut membuat lalu lintas dari Tangerang menuju Jakarta Barat dan sebaliknya lumpuh total.

Pemblokadean dilakukan sejak pukul 11.00 WIB. Hingga kemarin sore ribuan buruh masih menggelar aksi orasi di tengah perempatan Jalan Daan Mogot. Kendaraan roda empat seperti angkot, mobil pribadi, dan truk terjebak macet. Hanya kendaraan roda dua yang bisa mengambil celah untuk keluar dari kemacetan.

“Kita blokade jalan ini sebagai aksi kekecewaan terhadap Apindo yang mengusulkan UMK 2015 sebesar Rp2.230.450 kepada Dewan Pengupahan. Angka tersebut malah turun dari UMK 2014 sebesar Rp2,3 juta per bulan,” ungkap salah satu buruh saat berorasi.

KIH Kawal Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersikukuh kenaikan harga BBM jenis premium dan solar merupakan solusi tepat yang diambil pemerintah dalam upaya menutup defisit anggaran yang terjadi saat ini. Mereka siap mengawal kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) termasuk menghadapi kemungkinan diajukan hak interpelasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut.

“Itu (interpelasi) merupakan hak Dewan. Tapi, melalui proses lobi, komunikasi politik dengan baik, substansi dari Jokowi-JK ini bisa dipahami dengan baik,” ungkap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers sikap KIH di Jakarta kemarin.

Menurut Hasto, Fraksi PDIP DPR serta anggota koalisi KIH akan terus mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi keputusan DPP PDIP sudah dikeluarkan melalui Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. “Setelah keputusan diambil kita tegak lurus pada garis keputuan itu,” ucapnya.

Terkait ada sikap dari sejumlah kader PDIP yang menolak perintah DPP, Hasto memastikan akan memanggil semua pihak yang membangkang. Dia meyakini perbedaan sikap karena belum diterima informasi DPP kepada yang bersangkutan.

“Kita kan punya ruang dialog, punya musyawarah dan garis disiplin yang baik. Saya yakin Pak Effendi Simbolon akan memahami bagaimana disiplin sebagai anggota partai untuk satu garis dengan seluruh kebijakan partai,” ungkapnya. Untuk itu, Megawati telah memerintahkan fraksi di DPR untuk segera membuat kembali buku putih terkait dukungan kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

Dengan ada buku tersebut, kader internal serta masyarakat dapat memahami latar belakang kebijakan itu. “Isinya penjelasan mengenai realokasi BBM sekaligus sebagai bahan yang harus disosialisasikan ke daerah,” kata Hasto. Fraksi PDIP akan membagikan buku tersebut saat rapat DPP yang waktunya belum ditentukan. “Nanti akan disampaikan dalam rapat DPP,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding tidak mempermasalahkan rencana dari partai lain di DPR untuk mengajukan hak interpelasi. Menurutnya, itu hak anggota Dewan yang harus dihormati. “Interpelasi secara umum itu hak,” katanya.

Meski begitu, Karding mengajak terlebih dahulu anggota Dewan yang menolak untuk sama-sama melihat apa fungsi sebenarnya dari subsidi sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat kecil yang tidak mampu dan bukan dinikmati oleh orang mampu.

Denny irawan/Dian ramdhani