DPR Ragu Netralitas Politikus Jadi Jaksa Agung
Kamis, 20 November 2014 - 15:25 WIB
DPR Ragu Netralitas Politikus Jadi Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk politikus Partai Nasdem HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung, mendapatkan kritikan.
Anggota Komisi III Muslim Ayub menyayangkan Jokowi memilih politikus untuk menjadi Jaksa Agung. Dirinya pesimis politikus bisa meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.
"Saya sudah katakan kalau politisi jadi Jaksa Agung tidak akan pernah penegakan hukum baik," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Kata dia, apabila politikus menjadi Jaksa Agung dirinya tak yakin yang bersangkutan bisa bersikat netral sebagaimana kedudukannya tersebut. "Sampai kapanpun tidak akan netral," tegasnya.
Dia mengakui, penunjukan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih tokoh yang dianggap layak. Namun begitu, ke depan dirinya ingin agar Jaksa Agung bisa melewati fit and proper test.
"Silakan yang dilantik, tinggal lihat nanti. Kita juga mau revisi UU (Undang-undang) agar (calon Jaksa Agung) fit and proper test di Komisi III," pungkasnya.
Anggota Komisi III Muslim Ayub menyayangkan Jokowi memilih politikus untuk menjadi Jaksa Agung. Dirinya pesimis politikus bisa meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.
"Saya sudah katakan kalau politisi jadi Jaksa Agung tidak akan pernah penegakan hukum baik," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Kata dia, apabila politikus menjadi Jaksa Agung dirinya tak yakin yang bersangkutan bisa bersikat netral sebagaimana kedudukannya tersebut. "Sampai kapanpun tidak akan netral," tegasnya.
Dia mengakui, penunjukan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih tokoh yang dianggap layak. Namun begitu, ke depan dirinya ingin agar Jaksa Agung bisa melewati fit and proper test.
"Silakan yang dilantik, tinggal lihat nanti. Kita juga mau revisi UU (Undang-undang) agar (calon Jaksa Agung) fit and proper test di Komisi III," pungkasnya.
(maf)
