Menko Polhukam Minta Jaksa Agung tidak dikaitkan Politik

Kamis, 20 November 2014 - 15:04 WIB
Menko Polhukam Minta...
Menko Polhukam Minta Jaksa Agung tidak dikaitkan Politik
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebagian kalangan pun bereaksi.

Sejumlah kalangan menilai sosok itu tidak tepat memimpin institusi Kejaksaan Agung.

Bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Ary Purdjianto atas hal itu.

"Tidak masalah. Beliau kan juga mantan Jampidum (jaksa agung muda tindak pidana umum) juga. Jangan terlalu dikaitkan dengan politik, tidak begitu," kata Tedjo di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Jokowi sudah menunjuk HM Prasetyo sebagai jaksa Agung, dia merupakan anggota DPR
Dia mengakui sudah ada jaminan dari Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh terkait pengunduran Prasetyo dari partai.

"Yang menjamin kan presiden sudah ‎mengatakan itu, sudah dijamin ketua partai, ya sudah," kata dia.

Tedjo mengatakan awalnya calon jaksa agung bukan cuma Prasetyo. Dia pun menegaskan Presiden sudah mempunyai pertimbangan yang matang.

"Kalau dimatriks, ketemunya itu dari kapabilitas, kredibilitas, dan loyalitas ya ketemunya itu. Ya sudah," tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Polisi Lakukan Olah...
Polisi Lakukan Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung...
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Profil Rudi Margono...
Profil Rudi Margono yang Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
Mengenal Perbedaan Mahkamah...
Mengenal Perbedaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung Usulkan...
Kejaksaan Agung Usulkan Tambahan Anggaran Rp15,5 triliun
Berjuang Hampir 12 Jam,...
Berjuang Hampir 12 Jam, Akhirnya Petugas Damkar Berhasil Taklukkan Api di Kejagung
Berita Terkini
Palapa di Pundak Sang...
Palapa di Pundak Sang Jenderal: Gajah Mada, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Siklus 7 Abad Nusantara
Usai Diperiksa Kejagung...
Usai Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
PTUN Tolak Gugatan PLK,...
PTUN Tolak Gugatan PLK, Dedi Mulyadi Menilai Keputusan Hakim Sudah Tepat
Pelimpahan Berkas Perkara...
Pelimpahan Berkas Perkara Febrie Dinilai Tindakan Rasional
Ramalan Juni Indonesia...
Ramalan Juni Indonesia Kolaps, Prabowo: Ini Udah Juli!
MA-Kemenkum: Kepastian...
MA-Kemenkum: Kepastian Hukum dan Pemahaman BJR Penting dalam Pengambilan Keputusan di BUMN
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Peristiwa Politik Nasional yang Menggemparkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved