Sarjana Komunikasi Kurang Mendapat Tempat

JAKARTA - Sarjana dan praktisi komunikasi selama ini dinilai kurang mendapatkan tempat baik di lembaga swasta maupun pemerintahan.

Padahal, peran yang diemban sarjana dan praktisi komunikasi sangat penting di masyarakat. Ketua Bidang Media Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Leila Mona Ganiem mengatakan, ISKI sebenarnya bisa menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengomunikasikan berbagai informasi dan kebijakan. Sayangnya, ini terkendala dengan tidak diperhatikannya para sarjana komunikasi.

”ISKI bisa menjadi jembatan komunikasi antarlembaga atau dengan kalangan internasional,” kata Leila di Jakarta kemarin. Atas dasar keprihatinan itulah, ISKI bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi UniversitasMatarammenggelarKonferensi Nasional Komunikasi bertajuk ”Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia,” di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18 - 20 November 2014.

Dengan seminar ini, ISKI diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan komunikasi di Indonesia. ISKI juga dituntut mampu menjadi penyeimbang di tengah kesimpangsiuran informasi yang beredar di tengah masyarakat. ”ISKI harus menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat Indonesia dengan perangkat regulasi komunikasi yang tepat,” ungkap Ketua Umum ISKI Yuliandre Darwis.

Konferensi tersebut dihadiri 203 akademisi dan praktisi yang menyampaikan hasil penelitian dan pengalaman mengenai permasalahan komunikasi di Indonesia. Di antaranya menyangkut dinamika media penyiaran, tata kelola komunikasi, jurnalisme profesional dan literasi media, komunikasi dan kesejahteraan sosial, serta sistem komunikasi di Indonesia. Konferensi tersebut merekomendasikan sejumlah hal untuk pemerintah.

Di antaranya pemerintah perlu memastikan berjalannya sistem komunikasi nasional dan internasional yang mampu berperan mengharmonisasikan proses transformasi dan transaksi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Khoirul muzakki