Posisi Golkar di KMP Dikukuhkan di Munas
Posisi Golkar di KMP Dikukuhkan di Munas
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar berkomitmen untuk tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai penyeimbang pemerintah di parlemen. Posisi Golkar ini kembali akan dikukuhkan pada Musyawarah Nasional (Munas) Januari 2015.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, melalui surat Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar tertanggal 4 November 2014 yang ditandatangani Ketua Wantim Akbar Tanjung dinyatakan bahwa posisi Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah. “Siapa pun ketua umumnya harus tunduk pada keputusan munas. Jika tidak tunduk, itu bisa jadi alasan utama untuk melakukan impeachment (ketua umum),” ujar Idrus di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Mengenai pencalonan Ical, Idrus mengatakan faktanya Ketua Presidium KMP itu didukung lebih dari setengah DPD sehingga dia tidak punya alasan untuk tidak mencalonkan diri. “Faktanya hari ini banyak sekali pengurus di kabupaten dan provinsi yang memberi dukungan ke Ical, bahkan lebih dari 50%,” ujarnya.
Soal isu Ical akan diskenariokan untuk aklamasi, Idrus menyatakan itu tidak mungkin karena terdapat tujuh kader yang mencalonkan diri dan semuanya pengurus Golkar. Dia menilai tudingan seperti itu tidak etis. “Ical juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang mau maju, silakan mempersiapkan diri,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar yang juga calon ketua umum Golkar Hajriyanto Y Thohari berpendapat, secara legal formal Ical punya hak untuk maju lagi sebagai ketua umum. Namun, kata Hariyanto, demokrasi juga mengharuskan berjalannya rotasi kepemimpinan agar organisasi tetap segar dan memiliki kebaruan. Sehingga harus ada rotasi dan regenerasi kepemimpinan dalam konteks persaingan yang demokratis dan adil.
Terkait persiapan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar, DPP Golkar mengadakan rapat pleno pada hari Kamis (13/11) malam dan berakhir dini hari kemarin. Pleno tersebut dihadiri 199 orang dari 370 anggota. Wasekjen DPP Partai Nurul Arifin mengatakan, rapat pleno memutuskan rapimnas tetap akan dilaksanakan pada 18-19 November di Yogyakarta.
Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta Ical untuk berani memutuskan berhenti dari jabatan pimpinan partai bila parameter keberhasilan tidak terpenuhi. “Karena (suara Golkar) sekarang lebih turun lagi, ada macam- macam masalah, tidak ada (program) dicapai, nah saya yakin Ical itu legawa untuk mengakui itu. Bahwa butuh kearifan, yang bisa dua kali (menjabat sebagai Ketua Umum Golkar) adalah yang berhasil, semua (partai) begitu,” jelas JK.
Kiswondari/Rarasati syarief
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, melalui surat Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar tertanggal 4 November 2014 yang ditandatangani Ketua Wantim Akbar Tanjung dinyatakan bahwa posisi Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah. “Siapa pun ketua umumnya harus tunduk pada keputusan munas. Jika tidak tunduk, itu bisa jadi alasan utama untuk melakukan impeachment (ketua umum),” ujar Idrus di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Mengenai pencalonan Ical, Idrus mengatakan faktanya Ketua Presidium KMP itu didukung lebih dari setengah DPD sehingga dia tidak punya alasan untuk tidak mencalonkan diri. “Faktanya hari ini banyak sekali pengurus di kabupaten dan provinsi yang memberi dukungan ke Ical, bahkan lebih dari 50%,” ujarnya.
Soal isu Ical akan diskenariokan untuk aklamasi, Idrus menyatakan itu tidak mungkin karena terdapat tujuh kader yang mencalonkan diri dan semuanya pengurus Golkar. Dia menilai tudingan seperti itu tidak etis. “Ical juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang mau maju, silakan mempersiapkan diri,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar yang juga calon ketua umum Golkar Hajriyanto Y Thohari berpendapat, secara legal formal Ical punya hak untuk maju lagi sebagai ketua umum. Namun, kata Hariyanto, demokrasi juga mengharuskan berjalannya rotasi kepemimpinan agar organisasi tetap segar dan memiliki kebaruan. Sehingga harus ada rotasi dan regenerasi kepemimpinan dalam konteks persaingan yang demokratis dan adil.
Terkait persiapan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar, DPP Golkar mengadakan rapat pleno pada hari Kamis (13/11) malam dan berakhir dini hari kemarin. Pleno tersebut dihadiri 199 orang dari 370 anggota. Wasekjen DPP Partai Nurul Arifin mengatakan, rapat pleno memutuskan rapimnas tetap akan dilaksanakan pada 18-19 November di Yogyakarta.
Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta Ical untuk berani memutuskan berhenti dari jabatan pimpinan partai bila parameter keberhasilan tidak terpenuhi. “Karena (suara Golkar) sekarang lebih turun lagi, ada macam- macam masalah, tidak ada (program) dicapai, nah saya yakin Ical itu legawa untuk mengakui itu. Bahwa butuh kearifan, yang bisa dua kali (menjabat sebagai Ketua Umum Golkar) adalah yang berhasil, semua (partai) begitu,” jelas JK.
Kiswondari/Rarasati syarief
(bbg)
Explore More