Obama Desak Myanmar Perbaiki Konstitusi
Sabtu, 15 November 2014 - 12:37 WIB
Obama Desak Myanmar Perbaiki Konstitusi
A
A
A
YANGON - Kebijakan Konstitusi Myanmar melarang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri menjadi presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2015 dikritik Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.
Obama menilai hal itu sebagai bukti ketidakstabilan sistem reformasi di Myanmar yang cenderung menurun. “Saya tidak mengerti mengenai ketentuan yang menghalangi seseorang untuk bisa menjadi presiden adalah siapa anak mereka,” ujar Obama mengacu kepada alasan dilarangnya Suu Kyi yang memiliki anak Inggris di Yangon, Myanmar, kemarin, dikutip Telegraph.
“Ketentuan tersebut tidak masuk akal,” sambung Obama saat bertemu pemimpin oposisi Suu Kyi di Yangon kemarin. Obama memperingatkan ketentuan itu sebagai salah satu faktor yang bisa menurunkan reformasi di Myanmar. Apalagi, saat ini reformasi di Myanmar masih belum lengkap.
Artinya, dengan dilarangnya Suu Kyi dan partainya, gelaran pemilu di Myanmar akan bersifat eksklusif, tidak bebas, dan tidak adil. Presiden AS ke-44 ini kemudian mendesak pemimpin Myanmar untuk memperbaiki konstitusi demi menciptakan keadilan. Sejak hampir setengah abad lalu AS membantu Myanmar berdiri di barisan internasional setelah meninggalkan sistem kepemimpinan militer.
AS menarik sanksi dan rutin mengirimkan pejabat penting. Namun, Myanmar dinilai mandek dalam memenuhi janji mereka. Bahkan, di beberapa skenario, Myanmar seperti kehilangan asa. “Kami tidak bisa membantah Myanmar yang sekarang berbeda dengan Myanmar dalam lima tahun yang lalu. Tapi, semuanya masih dalam proses,” tegas Obama.
Sistem demokrasi di Myanmar berjalan sekitar tahun 2011, mengingat kepemimpinan militer jatuh pada 2010 sejak berdiri pada 1962. Obama sadar kepemimpinan militer masih melekat kuat di tubuh Myanmar. Perubahan sistem tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dia optimistis Myanmar bisa melakukannya.
Senada dengan Obama, Suu Kyi merasa keberatan dengan keputusan konstitusi Myanmar. Menurutnya, keputusan itu tidak adil dan membuat negara terlihat tidak demokratis. “Proses demokrasi di Myanmar berjalan dengan ban tambalan yang benjol. Tapi, kondisi itu bisa diubah dengan komitmen,” tegas Suu Kyi.
Dalam kunjungan dua harinya, Obama juga menyalakan alarm mengenai konflik internal di Myanmar. Dia mengatakan, dampak dari perseteruan seperti pelecehan muslim Rohingnya dapat mengganggu stabilitas nasional. Di Myanmar kaum minoritas muslim Rohingnya menjadi bulan-bulanan masyarakat .
“Saya pikir diskriminasi terhadap muslim Rohingnya atau agama minoritas yang lain tidak mengungkapkan apa yang diinginkan Myanmar dalam jangka panjang,” ujar Obama. “Kenyataannya, tindakan itu hanya akan menghancurkan demokrasi,” tambah pentolan Partai Demokrat ini.
Kunjungan dan optimisme Obama diharapkan dapat memperbaiki situasi di Myanmar. Namun, tidak semua orang seoptimistis Obama. Beberapa rakyat kecil di Myanmar masih pesimistis. Seorang warga bernama Munny Oo Aung mengatakan, Myanmar masih mengalami permasalahan di bidang sosial dan ekonomi.
Muh shamil
Obama menilai hal itu sebagai bukti ketidakstabilan sistem reformasi di Myanmar yang cenderung menurun. “Saya tidak mengerti mengenai ketentuan yang menghalangi seseorang untuk bisa menjadi presiden adalah siapa anak mereka,” ujar Obama mengacu kepada alasan dilarangnya Suu Kyi yang memiliki anak Inggris di Yangon, Myanmar, kemarin, dikutip Telegraph.
“Ketentuan tersebut tidak masuk akal,” sambung Obama saat bertemu pemimpin oposisi Suu Kyi di Yangon kemarin. Obama memperingatkan ketentuan itu sebagai salah satu faktor yang bisa menurunkan reformasi di Myanmar. Apalagi, saat ini reformasi di Myanmar masih belum lengkap.
Artinya, dengan dilarangnya Suu Kyi dan partainya, gelaran pemilu di Myanmar akan bersifat eksklusif, tidak bebas, dan tidak adil. Presiden AS ke-44 ini kemudian mendesak pemimpin Myanmar untuk memperbaiki konstitusi demi menciptakan keadilan. Sejak hampir setengah abad lalu AS membantu Myanmar berdiri di barisan internasional setelah meninggalkan sistem kepemimpinan militer.
AS menarik sanksi dan rutin mengirimkan pejabat penting. Namun, Myanmar dinilai mandek dalam memenuhi janji mereka. Bahkan, di beberapa skenario, Myanmar seperti kehilangan asa. “Kami tidak bisa membantah Myanmar yang sekarang berbeda dengan Myanmar dalam lima tahun yang lalu. Tapi, semuanya masih dalam proses,” tegas Obama.
Sistem demokrasi di Myanmar berjalan sekitar tahun 2011, mengingat kepemimpinan militer jatuh pada 2010 sejak berdiri pada 1962. Obama sadar kepemimpinan militer masih melekat kuat di tubuh Myanmar. Perubahan sistem tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dia optimistis Myanmar bisa melakukannya.
Senada dengan Obama, Suu Kyi merasa keberatan dengan keputusan konstitusi Myanmar. Menurutnya, keputusan itu tidak adil dan membuat negara terlihat tidak demokratis. “Proses demokrasi di Myanmar berjalan dengan ban tambalan yang benjol. Tapi, kondisi itu bisa diubah dengan komitmen,” tegas Suu Kyi.
Dalam kunjungan dua harinya, Obama juga menyalakan alarm mengenai konflik internal di Myanmar. Dia mengatakan, dampak dari perseteruan seperti pelecehan muslim Rohingnya dapat mengganggu stabilitas nasional. Di Myanmar kaum minoritas muslim Rohingnya menjadi bulan-bulanan masyarakat .
“Saya pikir diskriminasi terhadap muslim Rohingnya atau agama minoritas yang lain tidak mengungkapkan apa yang diinginkan Myanmar dalam jangka panjang,” ujar Obama. “Kenyataannya, tindakan itu hanya akan menghancurkan demokrasi,” tambah pentolan Partai Demokrat ini.
Kunjungan dan optimisme Obama diharapkan dapat memperbaiki situasi di Myanmar. Namun, tidak semua orang seoptimistis Obama. Beberapa rakyat kecil di Myanmar masih pesimistis. Seorang warga bernama Munny Oo Aung mengatakan, Myanmar masih mengalami permasalahan di bidang sosial dan ekonomi.
Muh shamil
(bbg)
