Dinsos Diminta Validasi Data Calon Penerima Kartu Sakti
Jum'at, 14 November 2014 - 13:20 WIB
Dinsos Diminta Validasi Data Calon Penerima Kartu Sakti
A
A
A
SERANG - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten memastikan jumlah masyarakat yang akan diusulkan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Khofifah mengatakan, KIS yang terkover sekarang adalah 86,4 juta. Dari jumlah itu, yang sekarang sedang diajukan Kemensos ada tambahan 1,7 juta. Namun, tambahan jumlah itu masih dipertanyakan Kemensos validasi datanya.
“Nanti dalam pertemuan seluruh kepala Dinsos saya minta validasikan data-data yang akan diusulkan mendapatkan KIS, KIP, dan KKS,” ungkap Khofifah dalam kunjungan kerja acara pertemuan Plt Gubernur Banten dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Camat, dan TKSK se-Provinsi Banten di Serang, Rabu (12/11).
Khofifah juga merekomendasikan seluruh Dinsos kabupaten/kota dan provinsi segera melakukan validasi panti-panti sosial, lansia terlantar, anak yatim, dan lainnya di daerah masing- masing untuk diajukan dalam penambahan KIS, KIP, dan KKS. “Kalau menunggu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), kami enggak tahu kapan akan dilakukan.
Jadi, nanti tidak hanya menyensus rumah tangga, juga mendata panti-panti dan pesantren yang gratis, karena banyak pesantren dari kalangan duafa,” jelasnya. Khofifah mengatakan, penyampaian program KIS, KIP, KKS ke daerah itu untuk memberikan penjelasan dan mengingatkan agar jangan sampai ada penerima kartu perlindungan sosial (KPS) yang belum mendapatkan KKS kemudian resah.
“Jangan sampai ada penerima bantuan siswa miskin (BSM) belum dapat KIP terus resah. Jadi, semuanya tetap berlaku sampai pada proses pergantian kartu berikutnya. Penerima BSM yang belum menerima KIP, maka BSM tetap berlaku. Penerima jaminan kesehatan nasional (JKN) yang belum menerima KIS, JKN tetap berlaku. Jadi, ini bertahap akan diintegrasikan,” jelasnya.
Dalam kunjungan kerja itu, Mensos juga menyerahkan klaim Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) akibat meninggal dunia untuk empat orang pencari nafkah utama di sektor informal rumah tangga yang menjadi sasaran penerima manfaat PKH dan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu. Nilai santunan masing-masing Rp21 juta.
Selain itu, diberikan kepada dua orang penerima manfaat Askesos bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu ahli waris Kusnadi, warga Desa Gosara, Kecamatan Ciruas, Serang, dan ahli waris Nurhamah, warga Desa Pasirdurung, Kecamatan Sindangresmi, Pandeglang.
Dari APBD Provinsi Banten, bantuan diberikan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp600 juta untuk 30 KUBE penerima manfaat PKH dan secara simbolis diberikan kepada 5 KUBE di Kecamatan Picung, Pandeglang.
Dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten, yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) senilai Rp2.280.000.000 diperuntukkan untuk 120 rumah dan jamban keluarga Rp1,8 miliar untuk 600 jamban keluarga.
Sementara untuk penyandang disabilitas diberikan 20 unit kursi roda. Sementara itu, bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten senilai Rp13.560.000.000 diperuntukkan bagi 904 unit rumah tangga.
Teguh mahardika
Khofifah mengatakan, KIS yang terkover sekarang adalah 86,4 juta. Dari jumlah itu, yang sekarang sedang diajukan Kemensos ada tambahan 1,7 juta. Namun, tambahan jumlah itu masih dipertanyakan Kemensos validasi datanya.
“Nanti dalam pertemuan seluruh kepala Dinsos saya minta validasikan data-data yang akan diusulkan mendapatkan KIS, KIP, dan KKS,” ungkap Khofifah dalam kunjungan kerja acara pertemuan Plt Gubernur Banten dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Camat, dan TKSK se-Provinsi Banten di Serang, Rabu (12/11).
Khofifah juga merekomendasikan seluruh Dinsos kabupaten/kota dan provinsi segera melakukan validasi panti-panti sosial, lansia terlantar, anak yatim, dan lainnya di daerah masing- masing untuk diajukan dalam penambahan KIS, KIP, dan KKS. “Kalau menunggu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), kami enggak tahu kapan akan dilakukan.
Jadi, nanti tidak hanya menyensus rumah tangga, juga mendata panti-panti dan pesantren yang gratis, karena banyak pesantren dari kalangan duafa,” jelasnya. Khofifah mengatakan, penyampaian program KIS, KIP, KKS ke daerah itu untuk memberikan penjelasan dan mengingatkan agar jangan sampai ada penerima kartu perlindungan sosial (KPS) yang belum mendapatkan KKS kemudian resah.
“Jangan sampai ada penerima bantuan siswa miskin (BSM) belum dapat KIP terus resah. Jadi, semuanya tetap berlaku sampai pada proses pergantian kartu berikutnya. Penerima BSM yang belum menerima KIP, maka BSM tetap berlaku. Penerima jaminan kesehatan nasional (JKN) yang belum menerima KIS, JKN tetap berlaku. Jadi, ini bertahap akan diintegrasikan,” jelasnya.
Dalam kunjungan kerja itu, Mensos juga menyerahkan klaim Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) akibat meninggal dunia untuk empat orang pencari nafkah utama di sektor informal rumah tangga yang menjadi sasaran penerima manfaat PKH dan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu. Nilai santunan masing-masing Rp21 juta.
Selain itu, diberikan kepada dua orang penerima manfaat Askesos bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu ahli waris Kusnadi, warga Desa Gosara, Kecamatan Ciruas, Serang, dan ahli waris Nurhamah, warga Desa Pasirdurung, Kecamatan Sindangresmi, Pandeglang.
Dari APBD Provinsi Banten, bantuan diberikan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp600 juta untuk 30 KUBE penerima manfaat PKH dan secara simbolis diberikan kepada 5 KUBE di Kecamatan Picung, Pandeglang.
Dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten, yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) senilai Rp2.280.000.000 diperuntukkan untuk 120 rumah dan jamban keluarga Rp1,8 miliar untuk 600 jamban keluarga.
Sementara untuk penyandang disabilitas diberikan 20 unit kursi roda. Sementara itu, bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten senilai Rp13.560.000.000 diperuntukkan bagi 904 unit rumah tangga.
Teguh mahardika
(bbg)
