Konflik DPR Harus Berakhir

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto menilai konflik internal DPR yang dipicu oleh pembentukan parlemen tandingan harus segera berakhir. Dia yakin satusatunya jalan keluar adalah musyawarah.

Penegasan itu disampaikan Setya saat mendatangi Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam rangka silaturahmi sekaligus sebagai pembicara pada acara diskusi bertema ”Membangun Nalar Kebangsaan dan Keislaman” di Jakarta kemarin. Menurut dia, belakangan Koalisi Merah Putih (KMP) intens berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk parlemen tandingan. KIH diwakili Pramono Anung sebagai juru lobi.

”Hari ini masih terus dibicarakan mengenai keputusan terbaik yang nantinya akan dihasilkan,” katanya. Dia juga menyinggung perihal kompromi dan pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) antara fraksi-fraksi dari KMP dan KIH. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan terkait kompromi kedua pihak. Setya hanya berharap ada keputusan yang bisa diterima kedua pihak dari hasil musyawarah tersebut.

Dengan begitu, fraksi-fraksi dari KIH dapat dimasukkan ke dalam daftar fraksi DPR lalu dilaporkan dan disahkan dalam sidang paripurna. Yang pasti, kata dia, DPR yang dia pimpin bersama empat pimpinan lainnya dari KMP sudah berdasarkan aturan yang sah. Sebelum Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) diperbarui, ketua DPR memang dipilih dari parpol pemenang pemilu, tetapi setelah direvisi ketua DPR dipilih dari paket yang diajukan.

”Masyarakat bisa melihat mana DPR dan mana yang bukan. Untuk itu, jika pemerintah masih berlarutlarut dalam masalah ini, nantinya rapat kerja tidak segera dimulai,” katanya. Jika konflik DPR tidak segera selesai, maka yang rugi adalah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). ”Kalau tidak segera, kasihan juga pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik, yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat,” ungkap Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, KMP dan KIH akan islah dalam waktu dekat. Kepastian tersebut diungkapkan seusai memberikan materi dalam sebuah seminar di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, kemarin. Dia memastikan, dari serangkaian negosiasi beberapa waktu lalu kedua pihak telah sepakat untuk damai. ”Insya Allah minggu depan. Negosiasi sudah dilakukan dan mengerecut dan kelihatannya sudah mau selesai,” ujarnya. Karena itu, Nurul meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan lagi.

Dia berharap kesepakatan yang sudah terbangun di kedua pihak tidak kandas lantaran masalah sepele. Dia mengakui, memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik tersebut. ”Prinsip politik itu kan konsensus. Jadi waktu yang akan menyelesaikan,” katanya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyesalkan juga terjadinya konflik di DPR antara KIH dan KMP. Akbar berharap situasi di DPR segera kondusif.

”Kami harapkan situasi normal kembali. Artinya apa, kepemimpinan DPR yang sudah mendapat pengesahan dan dilantik oleh Mahkamah Agung, sedangkan kepemimpinan di luar itu harus menyesuaikan dengan yang resmi,” katanya. Untuk itu Akbar menilai pembentukan DPR oleh kubu KIH tidak dilanjutkan kembali karena telah memperkeruh suasana perpolitikan di Indonesia.

”Tidak perlu yang tandingan itu dilanjutkan karena tentu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau kepemimpinan di bawah Setya Novanto itu sudah sah,” ungkap mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Meski begitu, Akbar berharap ada solusi terbaik untuk mendamaikan KIH dan KMP. Konsekuensinya, KMP harus memberikan tempat kepada wakil-wakil fraksi dari KIH di komisi dan AKD. Akbar mengaku sudah berkomunikasi dengan para politisi di KIH dan KMP untuk membicarakan solusi masalah yang tak kunjung usai tersebut.

”Kalau memang memungkinkan diakomodasi 16 kursi di AKD itu, ‎ya kenapa tidak? tapi kalau memang seandainya tidak memungkinkan ya harus dijelaskan secara baik,” katanya.

Imas damayanti/ Yan yusuf