India Memulai Penegakan Hukum Lalu Lintas, Terpenting Sejak Kemerdekaan
Jum'at, 07 November 2014 - 14:44 WIB
India Memulai Penegakan Hukum Lalu Lintas, Terpenting Sejak Kemerdekaan
A
A
A
Akhir tahun ini menjadi momen paling menggembirakan bagi keluarga Rakesh Pillai. Karyawan sebuah bank di India itu akhirnya mampu membeli mobil.
Mobil warna putih Suzuki Wagon R, salah satu mobil dengan penjualan tertinggi di India, dipilih menggantikan sepeda dan skuter yang bertahun-tahun telah menjadi sahabat setianya. Tak masalah jika dia ataupun anggota keluarganya belum bisa menyetir. Pillai modal nekat saja. Begitu mobil sampai di rumah dari showroom , dia pun langsung menjajal dengan tujuan rumah kerabatnya di New Delhi.
Bisa ditebak, Pillai pun bak berada di atas banteng liar. Sepanjang jalan penuh drama. Dia nyaris menabrak pedestrian, bodi mobil barunya langsung lecet-lecet saat hendak memutar balik, dan menabrak tembok saat hendak mundur. Pillai mengaku santai saja dengan semua itu. ”Di India, aturan utama dari banyak pengemudi adalah Anda tak peduli siapa pun,” ujarnya.
”Mobil tak berhenti saat ada pejalan, dan pejalan tak bisa menghentikan mobil,” imbuh karyawan 31 tahun ini, dikutip Reuters. Jika mengamati pernyataan Pillai, kesannya ugal-ugalan . Tapi, jangan cepat menyalahkan. Pemahaman Pillai tentang keselamatan di jalan yang sangat rendah seperti tersebut bukan melulu salahnya. Ada andil pemerintah di sana, yang membuat India dikenal sebagai negara paling mematikan di dunia dari sisi kecelakaan lalu lintas.
Banyak hal yang menyebabkan itu semua terjadi. Mulai dari penegakan hukum yang kurang, infrastruktur jalan raya yang tak diperhatikan, serta banyaknya mobil yang tak lulus uji tes tabrakan modern. Alarm kencang pun dinyalakan sebagai tanda bagi pemerintah melakukan pembenahan. Catatan korban kecelakaan menjadi pertimbangan perlunya reformasi lalu lintas India. Dalam satu dekade terakhir 1,2 juta warga India mati karena kecelakaan mobil.
Jika dirata-rata, satu orang tewas tiap empat menitnya. Korban itu masih ditambah dengan korban cedera serius mencapai 5,5 juta orang. Pemerintah baru pun memulai proyek lima tahun untuk mengurangi korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Proyek ini terbilang ambisius di bidang pembenahan aturan jalan raya sejak kemerdekaan pada 1947. Salah satu yang akan dilakukan adalah meningkatkan denda dan hukuman penjara bagi pengemudi yang membahayakan.
Pengemudi yang melanggar batas kecepatan atau menyetir sambil mabuk akan dikenakan denda sebesar USD800 (sekitar Rp9,7 juta) atau 10 kali lipat dari rata-rata pendapatan bulanan warga India dan diancam masuk penjara. Hukuman maksimun yang saat ini berlaku untuk pelanggar batas kecepatan hanya USD16 (sekitar Rp195.000) dan mabuk USD50 (Rp600.000).
”Tentu saja aturan ini tidak akan mengubah kebiasaan di jalanan dalam semalam. Keberhasilan aturan ini tergantung pada kerja keras dari pemerintah untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan,” kata Piyush Tewari, pendiri Save FILE Foundation, lembaga yang didirikan untuk mengurangi kecelakaan. Tewari mendirikan lembaga tersebut menyusul kecelakaan yang merenggut nyawa sepupunya. Aturan baru yang diterapkan terinspirasi dari kematian Menteri Pembangunan Pedesaan Gopinath Munde dalam kecelakaan pada Juni.
Munde, pembantu dekat Perdana Menteri Narendra Modi, menjadi politikus senior ketiga yang tewas dalam kecelakaan mobil semenjak 2000. Kini, pembenahan siap dilakukan. Dan, pemilik mobil baru seperti Pillai pun harus patuh dengan ketentuan yang baru.
Seperti serangkain tes khusus sebelum mendapat lisensi. India rupanya mulai menyadari, jangan sampai penjualan pesat mobil dengan angka 2 juta per tahunnya malah menjadi media mempercepat kematian warganya.
Sugeng Wahyudi
Mobil warna putih Suzuki Wagon R, salah satu mobil dengan penjualan tertinggi di India, dipilih menggantikan sepeda dan skuter yang bertahun-tahun telah menjadi sahabat setianya. Tak masalah jika dia ataupun anggota keluarganya belum bisa menyetir. Pillai modal nekat saja. Begitu mobil sampai di rumah dari showroom , dia pun langsung menjajal dengan tujuan rumah kerabatnya di New Delhi.
Bisa ditebak, Pillai pun bak berada di atas banteng liar. Sepanjang jalan penuh drama. Dia nyaris menabrak pedestrian, bodi mobil barunya langsung lecet-lecet saat hendak memutar balik, dan menabrak tembok saat hendak mundur. Pillai mengaku santai saja dengan semua itu. ”Di India, aturan utama dari banyak pengemudi adalah Anda tak peduli siapa pun,” ujarnya.
”Mobil tak berhenti saat ada pejalan, dan pejalan tak bisa menghentikan mobil,” imbuh karyawan 31 tahun ini, dikutip Reuters. Jika mengamati pernyataan Pillai, kesannya ugal-ugalan . Tapi, jangan cepat menyalahkan. Pemahaman Pillai tentang keselamatan di jalan yang sangat rendah seperti tersebut bukan melulu salahnya. Ada andil pemerintah di sana, yang membuat India dikenal sebagai negara paling mematikan di dunia dari sisi kecelakaan lalu lintas.
Banyak hal yang menyebabkan itu semua terjadi. Mulai dari penegakan hukum yang kurang, infrastruktur jalan raya yang tak diperhatikan, serta banyaknya mobil yang tak lulus uji tes tabrakan modern. Alarm kencang pun dinyalakan sebagai tanda bagi pemerintah melakukan pembenahan. Catatan korban kecelakaan menjadi pertimbangan perlunya reformasi lalu lintas India. Dalam satu dekade terakhir 1,2 juta warga India mati karena kecelakaan mobil.
Jika dirata-rata, satu orang tewas tiap empat menitnya. Korban itu masih ditambah dengan korban cedera serius mencapai 5,5 juta orang. Pemerintah baru pun memulai proyek lima tahun untuk mengurangi korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Proyek ini terbilang ambisius di bidang pembenahan aturan jalan raya sejak kemerdekaan pada 1947. Salah satu yang akan dilakukan adalah meningkatkan denda dan hukuman penjara bagi pengemudi yang membahayakan.
Pengemudi yang melanggar batas kecepatan atau menyetir sambil mabuk akan dikenakan denda sebesar USD800 (sekitar Rp9,7 juta) atau 10 kali lipat dari rata-rata pendapatan bulanan warga India dan diancam masuk penjara. Hukuman maksimun yang saat ini berlaku untuk pelanggar batas kecepatan hanya USD16 (sekitar Rp195.000) dan mabuk USD50 (Rp600.000).
”Tentu saja aturan ini tidak akan mengubah kebiasaan di jalanan dalam semalam. Keberhasilan aturan ini tergantung pada kerja keras dari pemerintah untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan,” kata Piyush Tewari, pendiri Save FILE Foundation, lembaga yang didirikan untuk mengurangi kecelakaan. Tewari mendirikan lembaga tersebut menyusul kecelakaan yang merenggut nyawa sepupunya. Aturan baru yang diterapkan terinspirasi dari kematian Menteri Pembangunan Pedesaan Gopinath Munde dalam kecelakaan pada Juni.
Munde, pembantu dekat Perdana Menteri Narendra Modi, menjadi politikus senior ketiga yang tewas dalam kecelakaan mobil semenjak 2000. Kini, pembenahan siap dilakukan. Dan, pemilik mobil baru seperti Pillai pun harus patuh dengan ketentuan yang baru.
Seperti serangkain tes khusus sebelum mendapat lisensi. India rupanya mulai menyadari, jangan sampai penjualan pesat mobil dengan angka 2 juta per tahunnya malah menjadi media mempercepat kematian warganya.
Sugeng Wahyudi
(ars)
