Gerindra Kritik Menteri Jokowi Tak Perlu Tes Narkoba
Jum'at, 07 November 2014 - 05:08 WIB
Gerindra Kritik Menteri Jokowi Tak Perlu Tes Narkoba
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi bahwa menteri Jokowi tidak perlu menjalani pemeriksaan narkoba mendapat dikritik. Sementara seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan.
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Yuddy melupakan satu hal bahwa cara memimpin yang paling efektif adalah dengan memberi ketauladanan.
"Menteri adalah aparat negara dan wajib memberi contoh yang baik bagi bawahannya," kata Habiburokhman kepada Sindonews melalui pesan singkat, Kamis 6 November 2014 malam.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mewajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalani pemeriksaan narkoba.
"Semuanya tidak terkecuali," ujar Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Akan tetapi, menurut dia, menteri Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tidak perlu menjalani pemeriksaan narkoba.
"Kalau menteri ya enggak usah lah, enggak mungkin menteri menggunakan narkoba, jadi eselon 1 ke bawah," tutur politikus Partai Hanura ini.
Dirinya pun memiliki alasan mengapa menteri Kabinet Kerja tak wajib menjalani pemeriksaan narkoba. Pasalnya, menteri adalah orang terpilih yang prosesnya penetapannya melalui proses panjang.
"Penelusuran rekam jejak yang tidak sebentar. Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikannya. Kalau menteri diwakili oleh Menpan," tuturnya.
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Yuddy melupakan satu hal bahwa cara memimpin yang paling efektif adalah dengan memberi ketauladanan.
"Menteri adalah aparat negara dan wajib memberi contoh yang baik bagi bawahannya," kata Habiburokhman kepada Sindonews melalui pesan singkat, Kamis 6 November 2014 malam.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mewajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalani pemeriksaan narkoba.
"Semuanya tidak terkecuali," ujar Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Akan tetapi, menurut dia, menteri Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tidak perlu menjalani pemeriksaan narkoba.
"Kalau menteri ya enggak usah lah, enggak mungkin menteri menggunakan narkoba, jadi eselon 1 ke bawah," tutur politikus Partai Hanura ini.
Dirinya pun memiliki alasan mengapa menteri Kabinet Kerja tak wajib menjalani pemeriksaan narkoba. Pasalnya, menteri adalah orang terpilih yang prosesnya penetapannya melalui proses panjang.
"Penelusuran rekam jejak yang tidak sebentar. Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikannya. Kalau menteri diwakili oleh Menpan," tuturnya.
(kri)
