BPJS Diandalkan Tekan Angka Kematian Ibu
Senin, 03 November 2014 - 16:02 WIB
BPJS Diandalkan Tekan Angka Kematian Ibu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeleok akan meningkatkan peran BPJS Kesehatan untuk menekan angka kematian ibu (AKI).
Program ini menjadi program kerja pertamanya seusai dilantik Presiden. Menkes Nila F Moeloek mengatakan, mengutip data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI saat melahirkan mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan data SDKI 2007 yang AKI melahirkannya sebanyak 228 per 100.000 kelahiran hidup.
”Ini tantangan yang harus kita hadapi bagaimana menurunkan AKI melahirkan kita yang tinggi itu hingga mencapai 70 per 100.0000 kelahiran hidup. Karena untuk mencapai target MDGs, besaran AKI-nya harus di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup,” katanya di Jakarta kemarin. Nila menjelaskan, pihaknya diuntungkan dengan keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan yang memberi jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin.
Program tersebut sangat baik untuk pemerataan akses bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkeadilan. Program JKN ini sudah tepat untuk jaminan kesehatan seluruh penduduk Indonesia, hanya perlu dilakukan sedikit perbaikansana-sini. Programnya sudah sangat bagus dan dia yakin BPJS ini akan membantu langkah dalam menekan AKI.
Ketua Umum Dharma Wanita Pusat itu mengakui, menurunkan AKI memang bukan pekerjaan ringan, karena itu dia membutuhkan dukungan bersama agar capaian target MDGs 2015 bisa tercapai. Menurut dia, persoalan lain tidak kalah penting untuk pencapaian MDGs kesehatan karena menyangkut berbagai komponen. Selain kematian ibu melahirkan, juga ada masalah angka kematian bayi, lingkungan, sanitasi, pengadaan air bersih hingga persoalan jamban.
”Kita masih pada garis merah dalam pencapaian MDGs kesehatan,” ucapnya. Sementara Menteri Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menyebar KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai November. Kedua kartu itu diberikanagarmasyarakat Indonesia meningkat kualitasnya.
Menurut Puan, masyarakat akan lebih potensial jika mempunyai tubuh sehat dan otak terlatih. Putri Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan, KIS dan KIP merupakan program prioritas di Kementerian Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Namun agar bekerja maksimal, KIS perlu diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.
Neneng zubaidah
Program ini menjadi program kerja pertamanya seusai dilantik Presiden. Menkes Nila F Moeloek mengatakan, mengutip data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, AKI saat melahirkan mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan data SDKI 2007 yang AKI melahirkannya sebanyak 228 per 100.000 kelahiran hidup.
”Ini tantangan yang harus kita hadapi bagaimana menurunkan AKI melahirkan kita yang tinggi itu hingga mencapai 70 per 100.0000 kelahiran hidup. Karena untuk mencapai target MDGs, besaran AKI-nya harus di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup,” katanya di Jakarta kemarin. Nila menjelaskan, pihaknya diuntungkan dengan keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan yang memberi jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin.
Program tersebut sangat baik untuk pemerataan akses bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkeadilan. Program JKN ini sudah tepat untuk jaminan kesehatan seluruh penduduk Indonesia, hanya perlu dilakukan sedikit perbaikansana-sini. Programnya sudah sangat bagus dan dia yakin BPJS ini akan membantu langkah dalam menekan AKI.
Ketua Umum Dharma Wanita Pusat itu mengakui, menurunkan AKI memang bukan pekerjaan ringan, karena itu dia membutuhkan dukungan bersama agar capaian target MDGs 2015 bisa tercapai. Menurut dia, persoalan lain tidak kalah penting untuk pencapaian MDGs kesehatan karena menyangkut berbagai komponen. Selain kematian ibu melahirkan, juga ada masalah angka kematian bayi, lingkungan, sanitasi, pengadaan air bersih hingga persoalan jamban.
”Kita masih pada garis merah dalam pencapaian MDGs kesehatan,” ucapnya. Sementara Menteri Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menyebar KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai November. Kedua kartu itu diberikanagarmasyarakat Indonesia meningkat kualitasnya.
Menurut Puan, masyarakat akan lebih potensial jika mempunyai tubuh sehat dan otak terlatih. Putri Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan, KIS dan KIP merupakan program prioritas di Kementerian Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Namun agar bekerja maksimal, KIS perlu diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.
Neneng zubaidah
(ars)
