KPK Bakal Buka Penyelidikan Baru
Senin, 03 November 2014 - 15:49 WIB
KPK Bakal Buka Penyelidikan Baru
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku segera membuka penyelidikan baru hasil pengembangan kasus dugaan suap pengurusan proposal proyek pembangunan rekonstruksi tanggul laut (talut) abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor, Papua senilai Rp20 miliar yang diajukan ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Bupati Biak Numfor, Papua nonaktif Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut pada Rabu (29/10) lalu bukanlah akhir dari perjalanan kasus suap ini. Pasalnya, ada sejumlah hal yang akan dilakukan KPK.
Pertama , mengkaji putusan dua terdakwa tersebut untuk memastikan banding atau tidak. Kedua, mengkaji pertimbangan putusan yang memuat pihakpihak lainnya. Ketiga, mengembangkan fakta-fakta persidangan yang sudah muncul. “Dari situ bahkan bisa dibuka penyelidikan baru. Itu mungkin saja. Begitu juga bisa pihak-pihak yang disebut dalam sidang dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Johan saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Dia memaparkan, dalam sidang muncul fakta pemberian sekitar Rp10 miliar dari Teddy kepada pejabat Kementerian PDT. Meski demikian, belum bisa disimpulkan sejumlah pejabat yang disebutkan dalam sidang terlibat atau tidak sebab, KPK masih terus memvalidasi fakta-fakta persidangan dan bukti- bukti pendukungnya. Pasalnya, tidak setiap pengakuan bernilai benar. “Penerimaan pihak lain tentu dikembangkan. Dicari bukti-bukti pendukungnya untuk memperkuat,” tandasJohan.
Disinggung apakah KPK sudah memutuskan akan melakukan banding atas putusan Yesaya dan Teddy, Johan mengaku belum mengetahuinya. Hari ini dia akan mengonfirmasi ke jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus dua terdakwa tersebut. Tetapi bila putusan Yesaya dan Teddy kurang dari 2/3 tuntutan, kemungkinan besar JPU akan naik banding, begitu juga sebaliknya. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menyatakan, KPK tidak boleh begitu saja berhenti sampai pada putusan Yesaya dan Teddy.
Menurut dia, dalam sidang Yesaya dan Teddy terungkap fakta adanya sejumlah pemberian kepada staf khusus menteri PDT Sabilillah Ardie, Deputi I Kementerian PDT Suprayoga Hadi, mantan Asisten Tenaga Ahli Kementerian PDT Aditya Akbar Siregar, dan Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam. Termasuk dugaan uang yang dipergunakan untuk keperluan dinas luar negeri Helmy Faishal Zaini selaku menteri PDT. Apalagi, dalam keterangan di dalam sidang, Teddy mengakui semua pemberian tersebut.
“Putusan sudah keluar, namanamanya ada, dan sudah ada data. Jadi yang harus dilakukan KPK adalah disidik juga itu penerimanya. Pengusahanya (Teddy) sudah ngomong kan ,” kata Uchok. Bahkan, ujarnya, KPK harus memanggil semua pihak yang disebut menerima uang dari Teddy untuk diperiksa kembali. Uchok mengatakan, KPK jangan hanya terhenti sampai level Yesaya dan Teddy, atau berpuas diri dengan putusan keduanya.
Menurut dia, hal tersebut sangat tidak adil. Apalagi, sejak dulu diduga ada ijon-ijon yang digelontorkan ke pejabat Kementerian PDT oleh sejumlah pihak sebelum proyeknya ada. “Jadi yang harus disidik KPK adalah orang Kementerian PDT. Bagaimanapun ini semua berawal dari Kementerian PDT,” tandasnya.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Yesaya Sombuk. Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 4 bulan.
Sabir laluhu
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Bupati Biak Numfor, Papua nonaktif Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut pada Rabu (29/10) lalu bukanlah akhir dari perjalanan kasus suap ini. Pasalnya, ada sejumlah hal yang akan dilakukan KPK.
Pertama , mengkaji putusan dua terdakwa tersebut untuk memastikan banding atau tidak. Kedua, mengkaji pertimbangan putusan yang memuat pihakpihak lainnya. Ketiga, mengembangkan fakta-fakta persidangan yang sudah muncul. “Dari situ bahkan bisa dibuka penyelidikan baru. Itu mungkin saja. Begitu juga bisa pihak-pihak yang disebut dalam sidang dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Johan saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Dia memaparkan, dalam sidang muncul fakta pemberian sekitar Rp10 miliar dari Teddy kepada pejabat Kementerian PDT. Meski demikian, belum bisa disimpulkan sejumlah pejabat yang disebutkan dalam sidang terlibat atau tidak sebab, KPK masih terus memvalidasi fakta-fakta persidangan dan bukti- bukti pendukungnya. Pasalnya, tidak setiap pengakuan bernilai benar. “Penerimaan pihak lain tentu dikembangkan. Dicari bukti-bukti pendukungnya untuk memperkuat,” tandasJohan.
Disinggung apakah KPK sudah memutuskan akan melakukan banding atas putusan Yesaya dan Teddy, Johan mengaku belum mengetahuinya. Hari ini dia akan mengonfirmasi ke jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus dua terdakwa tersebut. Tetapi bila putusan Yesaya dan Teddy kurang dari 2/3 tuntutan, kemungkinan besar JPU akan naik banding, begitu juga sebaliknya. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menyatakan, KPK tidak boleh begitu saja berhenti sampai pada putusan Yesaya dan Teddy.
Menurut dia, dalam sidang Yesaya dan Teddy terungkap fakta adanya sejumlah pemberian kepada staf khusus menteri PDT Sabilillah Ardie, Deputi I Kementerian PDT Suprayoga Hadi, mantan Asisten Tenaga Ahli Kementerian PDT Aditya Akbar Siregar, dan Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam. Termasuk dugaan uang yang dipergunakan untuk keperluan dinas luar negeri Helmy Faishal Zaini selaku menteri PDT. Apalagi, dalam keterangan di dalam sidang, Teddy mengakui semua pemberian tersebut.
“Putusan sudah keluar, namanamanya ada, dan sudah ada data. Jadi yang harus dilakukan KPK adalah disidik juga itu penerimanya. Pengusahanya (Teddy) sudah ngomong kan ,” kata Uchok. Bahkan, ujarnya, KPK harus memanggil semua pihak yang disebut menerima uang dari Teddy untuk diperiksa kembali. Uchok mengatakan, KPK jangan hanya terhenti sampai level Yesaya dan Teddy, atau berpuas diri dengan putusan keduanya.
Menurut dia, hal tersebut sangat tidak adil. Apalagi, sejak dulu diduga ada ijon-ijon yang digelontorkan ke pejabat Kementerian PDT oleh sejumlah pihak sebelum proyeknya ada. “Jadi yang harus disidik KPK adalah orang Kementerian PDT. Bagaimanapun ini semua berawal dari Kementerian PDT,” tandasnya.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Yesaya Sombuk. Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 4 bulan.
Sabir laluhu
(ars)
