Fraksi PKS DPR Apresiasi Delapan Srikandi Kabinet

Selasa, 28 Oktober 2014 - 16:49 WIB
Fraksi PKS DPR Apresiasi...
Fraksi PKS DPR Apresiasi Delapan Srikandi Kabinet
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk delapan menteri dari kalangan perempuan. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yakin kedelapan menteri perempuan yang dipilih itu merupakan putri terbaik bangsa."Mereka adalah aset bangsa ini dan mudah-mudahan mereka bisa bekerja dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Keberadaan delapan srikandi di Kabinet Kerja tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa kaum perempuan bisa bersaing secara kinerja dengan kaum laki-laki."Maka perempuan harus lebih menunjukkan profesionalitas dan kemampuannya tanpa mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan," ujarnya.

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019, terdapat delapan menteri perempuan. Kedelapan srikandi kabinet itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari. Selain itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Sementara Wakil Presiden (Wapres) JK mengatakan, delapan perempuan tersebut terpilih sebagai menteri bukan karena faktor kebetulan. Mereka ditunjuk karena memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni."Awalnya minimum lima. Ternyata yang punya kemampuan delapan orang. Bukan kebetulan, memang mereka punya kemampuan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar juga mengapresiasi jumlah perempuan di kabinet kali ini. Dia menjelaskan, itu menunjukkan komitmen Jokowi-JK untuk meningkatkan program pemberdayaan perempuan."Ini juga merupakan langkah maju dari program kesetaraan gender," ucapnya.

Dian ramdhani/ant
(bbg)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Gugatan PMH Legalisir...
Gugatan PMH Legalisir Ijazah Jokowi Masuk Tahap Mediasi
Kapolri Akui Polri Belum...
Kapolri Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terima Semua Kritik dan Masukan
Kepercayaan Publik pada...
Kepercayaan Publik pada Polri Capai Meningkat, Bukti Reformasi Institusi Berjalan
Bonatua Ungkap Alasan...
Bonatua Ungkap Alasan Gugat Penyelenggara Pemilu hingga UGM terkait Legalisir Ijazah Jokowi
Foto Presiden Prabowo...
Foto Presiden Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara ke-80
Senator: Tambahan Penerima...
Senator: Tambahan Penerima Bantuan Pangan Harus Diiringi Penguatan Data dan Pemberdayaan Masyarakat
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved