DPP PPP Matangkan Persiapan Muktamar VIII

Selasa, 28 Oktober 2014 - 16:46 WIB
DPP PPP Matangkan Persiapan...
DPP PPP Matangkan Persiapan Muktamar VIII
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar VIII yang akan digelar di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014 mendatang. Hingga saat ini prosesnya sudah mencapai 90% meliputi kesiapan penyelenggaraan hingga materi serta substansi yang akan dibahas dalam muktamar nanti.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) menjelaskan proses persiapan pelaksanaan muktamar berjalan sangat baik dan sesuai yang diharapkan. Dia yakin persiapan sudah dijalankan sesuai dengan AD/ART sehingga hasil yang dicapai pun akan sesuai dengan kebijakan partai."AD/ART sudah dilaksanakan, di mana kami taat betul pada hasil muktamar sebelumnya," ujar SDA saat memberikan keterangan pers di Kantor PPP, Jakarta, kemarin.

Total sudah ada 25 DPW dan 80% DPC yang telah memberikan konfirmasinya untuk hadir pada muktamar besok. SDA pun masih mengajak DPW dan DPC lain untuk datang ke perhelatan muktamar nanti. Termasuk DPW dan DPC yang sebelumnya sudah hadir pada muktamar di Surabaya."Kalau yang kemarin hadir itu kan banyak diintimidasi, takut dipecat atau di-PAW sehingga akhirnya mereka datang," kata SDA.

Untuk itu dia meminta kepada semua DPW dan DPC mempersiapkan diri menghadiri proses muktamar yang disebutnya juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Presiden Joko Widodo."Untuk kubu Romahurmuziy, Suharso Manoarfa, serta Emron Pangkapi, sejujurnya kami bingung mengundang mereka sebagai apa karena kalau sebagai ketua umum PPP kan saya yang masih sebagai ketua umum," katanya.

Adapun tema yang diangkat pada muktamar yang digelar di Hotel Gran Sahid Jakarta adalah "Islah Nasional untuk Rakyat".

Steering Committe Muktamar VIII PPP Zainut Tauhid memastikan semua materi muktamar sudah selesai dan didistribusikan kepada seluruh perwakilan daerah. Adapun isi materi menyangkut soal perubahan AD/ART, khitah partai serta materi tentang pemenangan di pemilu 2019. "Jadi muktamar juga harus memenuhi ketentuan AD/ART, salah satunya materi harus dikirimkan 30 hari sebelum muktamar diselenggarakan," kata Zainut.

Dia mengatakan, dalam muktamar nanti sejumlah tokoh baik dari internal PPP maupun luar juga akan ikut memberikan pandangannya bagi bangsa. Beberapa di antaranya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Dian ramdhani
(bbg)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Alasan Prabowo Pilih...
Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang jadi Kepala BGN Gantikan Dadan Hindayana
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Hebat! Kota Semarang...
Hebat! Kota Semarang Raih Penghargaan Nasional Creative Financing, Bukti Inovasi Pemkot Hadirkan Pembangunan yang Berdampak
2 Wamen Kabinet Prabowo...
2 Wamen Kabinet Prabowo Terjerat Korupsi, Nomor 1 Divonis 4,5 Tahun Penjara
Perang Iran 2026: Ketika...
Perang Iran 2026: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Infografis
Proses Persiapan Ibadah...
Proses Persiapan Ibadah Umrah untuk Jamaah Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved