Menteri dari Parpol Siap Lepas Jabatan di Partai

JAKARTA - Para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) menegaskan siap memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melepaskan jabatannya di partai agar kinerjanya bisa fokus di kementerian.

Kesiapan tersebut antara lain disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri, dan pengurus eksekutif partai lain seperti Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin, Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya.

”Perintah presiden kepada pembantunya kan harus fokus kerja. Jabatan partai harus dilepas,” kata Tjahjo Kumolo kepada KORAN SINDO kemarin.

Tjahjo mengaku akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar partai segera meresponsnya. Menurutnya, posisi sekjen hingga kongres pada awal 2015 nanti cukup menyita waktu sehingga partai nanti bisa mempersiapkan bagaimana teknisnya ketika dirinya mundur dari posisi tersebut.

Selain fokus bekerja untuk pemerintahan, Tjahjo menambahkan, figur yang ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK harus siap untuk kerja penuh dan harus punya komitmen tidak boleh lagi berkeinginan mencari tambahan kekayaan. Karena itu, selain harus mundur dari jabatan di partai, para menteri juga harus siap menandatangani pakta integritas.

”Harus fokus kinerja untuk berbuat, mengabdi kepada bangsa dan negara, melayani, menyerap aspirasi dan memperjuangkan masyarakat luas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jokowi menegaskan menterinya nanti harus melepas jabatan eksekutif di partai dengan alasan tidak akan bisa fokus bekerja jika yang bersangkutan merangkap jabatan.

Sikap Jokowi ini pada awalnya sempat ditentang Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengklaim tetap bisa fokus bekerja sebagai menteri meskipun di partai menjabat sebagai ketua umum. Namun, pada akhirnya, Muhaimin lebih memilih untuk fokus sebagai ketua umum PKB.

Senada dengan Tjahjo, Hanif Dhakiri mengatakan, komitmen Presiden Jokowi memilih pembantunya di kabinet memang dengan salah satu syarat agar bisa fokus. Karena itu, sejak awal sudah ditekankan agar siapa pun menteri yang dipilih Presiden tidak merangkap jabatan di partai.

”Kami prinsipnya siap bekerja fokus untuk pemerintahan,” kata Hanif.

Saleh Husin mengatakan, sejak awal Hanura mendukung gagasan Jokowi yang tidak mau menterinya rangkap jabatan di partai. Sebab, kata dia, apapun yang namanya rangkap jabatan antara di kabinet dengan di pengurus eksekutif partai tidak akan bisa fokus di salah satunya.

Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya mengungkapkan, ketika sudah diberi amanah oleh Presiden Jokowi untuk duduk di kabinet, sudah tentu harus mengikuti semua aturan main yang diterapkan. Termasuk ketika ada larangan rangkap jabatan di partai agar kinerjanya di pemerintahan bisa fokus.

”Harus siap dong. Kan memang harus begitu ketika sudah ditunjuk untuk membantu beliau di pemerintahan,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, konsekuensinya memang semua pengurus eksekutif partai, yakni para ketua DPP dan sekjen, mundur dari kepengurusan partai setelah dilantik sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

”Jokowi-JK harus konsisten dengan komitmennya agar pengelola negara tidak merangkap jabatan di partai karena selain tidak fokus dalam mengemban amanah, juga rawan konflik kepentingan,” katanya.

Rahmat sahid